Gunungkidul – Nelayan di Pantai Ngandong, Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, mengeluhkan sulitnya akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan melaut. Kondisi tersebut semakin diperberat dengan tingginya harga Pertamax yang menjadi alternatif ketika pasokan Pertalite sulit diperoleh.
Ketua Kelompok Nelayan Ngandong, Rujimanto, mengatakan bahwa sebagian besar nelayan di wilayahnya menggunakan bensin jenis Pertalite dan Pertamax untuk operasional melaut. Namun hingga saat ini, nelayan masih menghadapi kendala dalam memperoleh Pertalite karena belum adanya mekanisme penyaluran yang memadai bagi nelayan yang membeli BBM menggunakan jerigen.
Menurutnya, kelompok nelayan sebenarnya telah memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan kuota Pertalite sebesar 400 liter per bulan. Akan tetapi, realisasi penyaluran di lapangan dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan.
“Kuota yang diberikan sebenarnya ada, tetapi ketika dibagi untuk seluruh kapal jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, nelayan juga masih harus membeli BBM sampai ke Wonosari sehingga menambah biaya dan waktu operasional,” ujar Rujimanto.
Keterbatasan akses tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa beralih menggunakan Pertamax yang harganya lebih tinggi. Rujimanto menjelaskan, nelayan umumnya memperoleh Pertamax dari Pertashop terdekat karena lebih mudah diakses dibandingkan Pertalite.
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi nelayan. Padahal saat ini memasuki musim kemarau yang biasanya menjadi periode yang cukup baik untuk aktivitas penangkapan ikan.
“Pada musim kemarau seperti sekarang seharusnya menjadi momentum yang baik bagi nelayan karena hasil tangkapan cenderung lebih banyak. Namun biaya operasional juga meningkat karena harga BBM yang semakin mahal,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam satu kali melaut nelayan rata-rata membutuhkan sekitar 50 liter BBM untuk menempuh jarak hingga 30 mil laut. Jika penangkapan dilakukan di sekitar rumpon yang berjarak sekitar 11 mil laut, kebutuhan BBM dapat ditekan hingga sekitar 20 liter. Namun pemanfaatan rumpon saat ini masih belum optimal karena masih dalam tahap pengembangan dan uji coba.
Selain persoalan BBM, nelayan juga menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang memengaruhi aktivitas melaut. Hasil tangkapan ikan dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak menentu karena pola migrasi ikan yang semakin sulit diprediksi.
“Rumpon sangat dibutuhkan untuk membantu mengumpulkan ikan migrasi. Dengan adanya rumpon, ikan lebih mudah berkumpul sehingga peluang tangkapan nelayan bisa meningkat,” ungkapnya.
Rujimanto menambahkan bahwa persoalan akses BBM bagi nelayan bukan hal baru. Pada awal pandemi COVID-19, sejumlah nelayan sempat menghadapi persoalan hukum terkait pembelian BBM menggunakan jerigen. Berangkat dari pengalaman tersebut, nelayan telah mengusulkan pembangunan pom atau titik distribusi BBM khusus nelayan di kawasan pesisir selatan Gunungkidul agar kebutuhan bahan bakar dapat lebih mudah dipenuhi.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan BBM nelayan, baik melalui peningkatan akses BBM subsidi maupun penyediaan fasilitas distribusi yang lebih dekat dengan kawasan pesisir.
“Kami berharap ada solusi agar nelayan lebih mudah mendapatkan BBM. Sebab bahan bakar merupakan kebutuhan utama untuk melaut dan menjadi penentu keberlangsungan usaha nelayan,” pungkasnya.
