JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) dinilai sebagai bagian dari proses panjang dalam tubuh organisasi Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi.
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahan, menyebut bahwa kenaikan pangkat tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sistem pembinaan karier di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan terkait keputusan tersebut.
“Proses untuk mencapai bintang tiga itu tentu sarat dengan prestasi dan tidak mudah.
Itu melalui perjalanan panjang dalam penugasan dan penilaian kinerja,” ujar Edison.
Meski demikian, ia mengakui adanya sejumlah pertanyaan publik yang muncul, termasuk terkait prestasi yang menjadi dasar kenaikan pangkat tersebut. Namun, ia menilai bahwa seluruh proses telah melalui mekanisme dan pertimbangan internal institusi.
Selain itu, muncul pula pandangan di ruang publik yang mengaitkan kenaikan pangkat tersebut sebagai “tiket” menuju jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Menanggapi hal itu, Edison menegaskan bahwa setiap perwira tinggi Polri yang memenuhi syarat dan memiliki kapasitas pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan tertinggi di institusi tersebut.
“Semua perwira Polri yang punya potensi dan memenuhi persyaratan bisa saja menjadi Kapolri. Tidak ada yang salah dengan itu,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan pangkat dalam organisasi merupakan bagian dari proses regenerasi dan pengembangan karier yang berjalan secara wajar sesuai kebutuhan institusi.
Namun demikian, pasca kenaikan pangkat tersebut, muncul pula pertanyaan lanjutan terkait dampaknya terhadap struktur di bawahnya, termasuk kemungkinan penyesuaian pangkat pada Wakapolda, pejabat utama (PJU), hingga para Kapolres.
Menurut Edison, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek anggaran dan perencanaan organisasi. Ia menilai, setiap perubahan struktur dan jenjang kepangkatan perlu disertai kesiapan dukungan operasional, termasuk pembiayaan yang melekat pada jabatan.
“Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kesiapan organisasi, termasuk dukungan anggaran untuk menunjang tugas para perwira yang mengalami penyesuaian jabatan maupun pangkat,” tukasnya.
Dengan demikian, kenaikan pangkat di lingkungan Polri dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek individu, tetapi juga menyangkut kebutuhan kelembagaan secara keseluruhan.
