Oleh : Seala Syah Alam
JOURNAL REPORTASE- Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menyerang lebih dari 220 negara di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) pun telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Indonesia pun tak luput dari serangan virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut.
Di Jawa Timur, penyebaran virus corona juga merata ada di hampir semua kabupaten/kota. Penyebaran virus corona sudah pasti memukul hampir semua sektor perekonomian. Kebijakan physical distancing dan anjuran untuk di rumah saja (mulai belajar hingga bekerja) telah membuat begitu banyak sektor usaha terpukul. Perputaran uang berkurang.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi. Daya beli masyarakat relatif menurun. Kondisi itu secara umum juga pasti akan berpengaruh ke industri jasa keuangan, termasuk perbankan. Menurunnya geliat dunia usaha bakal mengoreksi pertumbuhan kredit.
Likuiditas di pasar pun semakin ketat, sehingga perebutan dana pihak ketiga dari masyarakat juga semakin kompetitif. Pemerintah melaksanakan langkah-langkah preventif antara lain optimalisasi sumberdaya yang tersedia, mencakup pembiayaan, sarana, dan prasarana dengan menggunakan APBD khususnya DAK kesehatan tahun 2020 serta Dana Desa untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan mengoptimalkan potensi lokal/optimalisasi potensi lokal yang dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Optimalisasi kegiatan Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan pengamanan sosial. Memastikan kebutuhan masyarakat, Memastikan kecukupan sembako dan keberlangsungan industri di daerah.
Penerapan inovasi daerah, Penerapan inovasi daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi di daerah. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, mengakibatkan munculnya permasalahan yang berdampak pada ekonomi global maupun lokal.
Secara umum usaha yang dilakukan pemerintah di dalam mencegah dampak ekonomi yang mengancam kesejahteraan masyarakat dilakukan secara menyeluruh, sebab jika dampak teknis pencegahan penyebaran Covid-19 belum dilaksanakan secara maksimal, maka dampak Upaya Pemerintah Jawa Timur dalam Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan jumah unit UMKM tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Karena itulah UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sektor jasa karena memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian serta perdagangan indonesia. Selain itu dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, selain UMKM terdapat UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting.
Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan.
Seperti kita ketahui, sebelum Covid-19 mewabah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tertinggi secara nasional yaitu sekitar 5,6 persen di topang industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian dan kehutanan, konstruksi dan sebagainya. Artinya selama ini sudah on the track. Apalagi kita ketahui Provinsi Jatim memiliki program Nawabhakti Satya di berbagai sektor baik itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ketua Kadin Surabaya M.
Ali Affandi mengusulkan sejumlah cara untuk tetap mempertahankan kinerja perekonomian. Kendati pasti turun, setidaknya perekonomian harus dijaga agar pertumbuhan tidak minus. Salah satu yang paling utama adalah menjaga konsumsi rumah tangga dan daya beli. Indonesia dan Jatim dengan potensi populasinya bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi dengan mengandalkan besarnya konsumsi rumah tangga.
Upaya pemerintah menggelontorkan bantuan sosial sudah benar, tapi jika memungkinkan ada ruang fiskal, penerimanya perlu diperluas. Cara selanjutnya adalah mempertahankan suplai dan stabilitas harga. Maka ketahanan pangan dalam negeri perlu benar-benar dipantau. Musim tanam jangan sampai molor meski ada pandemi.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jadi tulang punggung Pemprov Jawa Timur untuk pemulihan perekonomian di wilayahnya. Strategi ini upaya Pemprov Jatim di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi Jatim di tengah pandemi Covid-19. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan menurunnya perekonomian Jatim dampak secara nasional. Penyebab lainnya, karena mitra kerja Pemprov Jatim dengan provinsi lainnya juga menurun. Ketika daya beli mereka tinggi, pasti akan memberikan signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Tapi kalau daya beli mereka rendah, maka akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Jatim.
Adapun beberapa sektor yang mengalami penurunan, yakni pertumbuhan sektor perdagangan. Penurunan terjadi dari 6,29 persen menjadi 6,04 persen tahun ini.
Kemudian kontribusi sektor industri pengolahan juga melemah dari 7,55 persen pada 2018 menjadi 6,8 persen tahun ini. Sementara, kinerja sektor peternakan Jatim terhadap nasional, salah satunya soal populasi sapi menuju swasembada daging, berkontribusi 28 persen terhadap nasional.
Pertumbuhan ekonomi Jatim juga cukup solid, yakni masih di atas rata-rata nasional 5,04 persen. Khofifah akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 triliun pada 2020 dengan bunga 6 persen, yang kemudian akan disalurkan oleh bank yang beroperasi di Jatim. Harapannya, para pelaku UMKM dan wirausaha baru, bisa menyerap dana kredit murah tersebut.
Tak hanya itu, Khofifah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp454 milliar untuk membangkitkan perekonomian pada sektor UMKM. Anggaran ratusan miliar itu diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha, serta penguatan SDM koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM). Anggaran itu juga termasuk bantuan dana melalui Program Dana Bergulir (Dagulir).
Ini merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada empat skema kredit bergulir yang saat ini sudah direalisasikan kepada pihak UKM-UKM di Jawa Timur.
Program Dagulir ini telah memfasilitasi sekitar 17.038 pelaku usaha, dan telah menyerap sebanyak 36.312 tenaga kerja di Jatim. Sementara Dagulir yang telah disalurkan sepanjang pandemi Covid-19 ini mencapai Rp12,83 miliar kepada 55 debitur. Menurut Khofifah, ini adalah program penyaluran permodalan bagi para pelaku usaha, untuk pemulihan ekonomi di Jatim.
Khofifah optimistis perekonomian Jatim bakal bangkit dengan mengikutsertakan peran UMKM secara lebih dominan. Apalagi UMKM terbukti sebagai backbone perekonomian di Jatim dengan kontribusi mencapai 54 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Salah satu upaya untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19 adalah menggerakkan kembali roda perekonomian daerah. Selama ini penggerak perekonomian didominasi pelaku usaha mikro. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga menyiapkan beberapa strategi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) plus dengan sasaran lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan. Utamanya, untuk menjaga basis konsumsi masyarakat guna memperkokoh pondasi perekonomian Jawa Timur.
Di masa pandemi Covid -19 ini, Pemprov Jatim juga menyiapkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
