JournalReportase.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Syafruddin menyebutkan bahwa diera demokrasi seperti sekarang ini, pemerintahan di seluruh dunia sudah semakin transparan. Dimana masyarakat sangat menuntut kualitas pelayanan oleh Negara. Masyarakat juga semakin peduli dan terus memantau jalannya pemerintahan.
“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” katanya usai menyampaikan laporan pada pembukaan “The International Public Services” (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (7/11).
IPS Forum 2018 bertema “Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action” menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta, dan pemerintah. Partisipasi publik menjadi senyawa utama bagi kualitas pelayanan publik.
Oleh karenanya Menteri Syafruddin juga berharap ajang ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kerja sama antarnegara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.
“Sebagai inkubator, kami memberikan award untuk top 40 kompetisi inovasi pelayanan publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Syafruddin juga menyampaikan indeks reformasi birokrasi meningkat selama 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga, indeks reformasi birokrasi naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61. Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, serta efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Selain itu, implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan. Dari upaya tersebut pemerintah bisa berhemat Rp 41,15 triliun pada tahun anggaran 2017.
Kementerian PAN dan RB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 sampai 2017, serta lembaga strategis, lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih.
Sejak 2015, lanjutnya, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat yang didorong oleh kebijakan program one agency, one innovation. Saat ini sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada 2018, muncul lebih dari 2.824 inovasi. Hal ini menunjukkan komitmen dan respons kuat pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).
“Dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada 2018, menjadi juara 1 UNPSA-melalui inovasi ‘sistem edat untuk pengendalian malaria’ dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,” kata Syafruddin.
Semua itu, menurutnya, merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. “Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah, maka rohnya adalah revolusi mental yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas. Saya melihat jelas karakter bangsa untuk ini sudah dibangun sejak dini, seperti saat “Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental” di Manado,” ujar Syafruddin.
Acara “The International Public Services” (IPS) Forum 2018 di Jakarta, dibuka Wapres Jusuf Kalla dan dihadiri, oleh para Menteri seperti Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menkumham, Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu, Abdurrahman Mohammad Fachir, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam sambutannya, JK mengingatkan agar birokrasi pemerintah atau pelayan masyarakat terus berinovasi agar bisa melayani dengan cepat.
“Memang ada hal yang selalu dikatakan bahwa birokrasi itu sulit, lambat. Karena itu perlu perubahan. Birokrasi harus direform, harus dibentuk ulang, harus diperbaiki,” kata JK.
Wapres mengatakan, para pelayan masyarakat bisa belajar dari pengusaha dalam bekerja dan menaati prosedur. Demikian pula menggabungkan antara kejujuran dan bebas dari korupsi.
“Jadi birokrasi yang bekerja berdasarkan enterpreneur. Artinya, bagaimana hasil dan prosedur dapat digabungkan sehingga birokrasi itu menjadi cepat, bersih dan tentunya mempunyai hasil yang cepat. Sama dengan apa yang dijalankan oleh enterpreneur,” ungkap JK.
Dengan adanya perubahan kinerja dalam birokrasi, menurut Wapres akan dapat meminimalisir kasus suap antara pengusaha dan birokrasi. Salah satunya kata JK, birokrasi harus bekerja cepat agar pengusaha tidak tergiur cara cepat dengan jalur belakang.
“Agar tidak timbul masalah, maka birokrasi harus direform dan diperbaiki sehingga jangan para pengusaha membeli kecepatan. Kenapa dia (pengusaha) membayar? Karena ingin cepat. Daripada tiga bulan lebih baik satu minggu, dan perlu sesuatu untuk melayani cepat itu,” kata JK.
Karena itu, lanjut Wapres, butuh inovasi yang baik dan dibutuhkan pelayanan yang bersih. “Perlu inovasi itu menjadi pelajaran bagi yang lain dan kemudian dapat dikembangkan lagi dengan baik,” ungkap JK.
