JOURNALREPORTASE,-JAKARTA,- Pemadam listrik yang terjadi pada Minggu (4/8) hingga Senin (5/8) yang dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN) menambah catatan negatif bagi Perusahaan flat merah ini.
Bukan hanya PLN saja menjadi sorotan Publik. Beberapa Perusahaan Milik Negara (BUMN) pun bermasalah sebut saja Perusahaan Jasa Transportasi Udara dan lain sebagainya. Hanya saja yang teranyar adalah PLN, betapa tidak setelah pasca penangkapan Dirut Sofyan Basir PLN menjadi sorotan Publik karena ada dugaan keterkaitannya dengan Meneg BUMN Rini Soemarno.
Ironisnya, tak satupun masalah yang terjadi di Perusahaan BUMN, Rini angkat bicara guna memberitahukan atau memberikan pemahaman kepada Publik situasi yang sebenarnya.
Penantian Publik kepada seorang Menteri Negara Rini Soemarno untuk berbicara terkait persoalan jasa penerbangan seperti Garuda, kasus korupsi yang menimpa PLN hingga kasus terjadinya matinya listrik begitu lama yang menyusahkan dan merugikan masyarakat, Perusahaan dan Negara, tak kunjung ada.
Kalangan Netizen di media sosial pun mempertanyakan keberadaan Rini Soemarno pada saat beberapa Perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya tidak muncul dipermukaan.
Menurut sejumlah Netizen Persoalan yang terjadi di tubuh BUMN seharusnya seorang Meneg buru buru mengatasi masalah ini dengan cepat. Tapi, semuanya tidak dilakukan olehnya.
Yang paling luar biasanya ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi rumah central PLN di Jakarta, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi yang didampingi sejumlah mentri terkait ke kantor PLN mempertanyakan penyebab matinya listrik yang begitu lama.
Kita, kata salah seorang masyarakat yang terkena imbas matinya Listrik melihat ketidakhadiran Meneg BUMN menjadi pertanyaan besar, ada apa yang terjadi dengan Meneg BUMN Rini Soemarno tidak hadir mendampingi Presiden.”Sangat jelas ketidakhadiranya menjadi Preseden buruk bagi kabinet kerjanya,” ujar Iwan.
Dengan kejadian beberapa masalah di BUMN sudah sepantasnya Meneg BUMN di ganti untuk menghindari perbincangan negatif di masyarakat. “Saya berharap Bapak Presiden memecatnya agar masyarakat tidak menduga duga yang tidak benar, “katanya.
Iwan menyayangkan jika Presiden Jokowi tidak memberikan keputusan yang tegas untuk memberhentikan Meneg BUMN.”Jangan menunggu Oktober pelantikan Presiden,”ujarnya.
Presiden Jokowi, menurutnya tidak boleh menunggu sampai akhir masa tugas kabinet di Oktober 2019.
Pasalnya, kata dia sejak diumumkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden terpilih bersama Wakilnya Ma’ruf Amin untuk lima tahun kedepan, Presiden Jokowi sudah harus membuat keputusan terkait pergantian menteri di kabinetnya jangan menunggu waktu usai pelantikan.
Apalagi masalah di Kabinet untuk hajat kehidupan masyarakat, salah satunya di Kementrian BUMN. “Dan sudah sepatutnya Meneg BUMN diberhentikan untuk menghindari kepentingan politik semata atau hal lain yang meyebabkan begitu kuatnya Meneg BUMN tak tersentuhkan,”tandasnya.
