SHARE

JAKARTA- JOURNAL REPORTASE,- Dua mantan Pejabat Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tata Air dalam waktu dekat akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidan Korupsi.
Informasidari kejagagung dijelaskan,. Berkas ke dua tersangka t berinisial PT dan HW sudah hampir rampung dan kasus ini telah dilimpahkan ke tahap II ke Kejari Jakarta Pusat.
PT yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala seksi Dinas Tata Air Kecamatan Tanah Abang Sudin PU Tata Air Jakpus dan HW mantan Kepala Sudin PU tata Air Jakpus diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana kegiatan swakelola tahun 2013-2015. “Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kapuspenkum Kejagung M Rum dalam keterangan pers, kemarin.
Kedua tesangka di bawa ke rumah tahanan yang berbeda. Selama 20 hari terhitung sejak 30 Agustus sampai dengan 18 September 2017 , tersangka PT ditahan di rutan Cipinang, sedangakan HW ke rutan Pondok Bambu. Keduanya. “Tersangka PT dilakukan penahanan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan di Rutan Cipinang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2017,” kata Rum.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) terkait kasus ini terang Rum, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 29 miliar. Lanjutnya lagi bahwa kedua tersangka bersama-sama melakukan penyalahgunaan dana. Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

M Rum mengatakan, kasus ini bermula saat Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat pada 2013, 2014, dan 2015 menganggarkan dana untuk kegiatan swakelola di wilayah Jakarta Pusat. Pengelolaan itu berupa perbaikan, pemeliharaan saluran PHB, jalan arteri, penanganan segera perbaikan tutup saluran, tali-tali air, mulut air, grill/vangkom, dan pemeliharaan saluran air selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, diperkirakan dana pengelolaan kegiatannya digelontorkan sebesar Rp 230.047.137.844.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tersangka HW menerbitkan surat perintah tugas (SPT) kepada Kasi Pemeliharaan yang dijabat oleh tersangka PT. HW juga menerbitkan surat perintah kerja (SPK) yang diduga fiktif kepada penyedia barang. Berdasarkan SPT dan SPK tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakpus mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dicairkan sebesar Rp 222.942.653.771. [red]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY