TANGERANG-JOURNALREPORTASE- Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang berhasil mengamankan salah seorang Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan aktivitas prostitusi online.
WNA berinisial ZPR (31) kepergok disebuah hotel di kawasan Tangerang Kota pada Rabu (24/05/2023). Dalam proses pengamanan, Wanita asal Rusia tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan (Paspor) maupun Izin Tinggal Keimigrasiannya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ZPR memasuki wilayah Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arival) dengan masa berlaku 30 hari melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang pada 23 Mei 2023. Saudari ZPR diketahui
memberikan tarif sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada kliennya.” ungkap Rakha Sukma Purnama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam keterangan pers, Jum’at
(26/05/2023).
Rakha menjelaskan, ZPR berhasil diringkus melalui aksi penyamaran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Imigrasi Tangerang.
Rakha juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, ZPR bekerja sendiri dengan memanfaatkan salah satu situs web prostitusi online Internasional untuk
mendapatkan keuntungan selama berada di wilayah Indonesia.
Disebutkan Rakha, dalam melancarkan aksinya,
ZPR melakukan janji untuk bertemu terlebih dahulu dengan klien pada sebuah penginapan di Kawasan Tangerang yang telah disepakati.
Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya paspor kebangsaan Rusia atas nama ZPR,
ung tunai sebesar Rp 4 Juta, Alat kontrasepsi, Pelumas VGEL dan telepon genggam ZPR.
“ZPR diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 Jo. 122 huruf (a) sehingga kepada yang bersangkutan dapat dikenakan Tindakan Andministrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan.” jelas Rakha.
Sementara, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Banten, Ujo Sujoto menambahkan, kegiatan ini adalah
sebagai bentuk keseriusan kami dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang, agar prinsip keimigrasian kita terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya yaitu prinsip/pendekatan Prosperity Approach dan Security Approach.
“Hanya orang asing yang meberikan manfaat bagi
kesejahtraan Bangsa dan Negara dan tidak mengganggu keamanan/kedaulatan RI, yang diberikan izin tinggal untuk berada/bertempat tinggal dan untuk berkegiatan di seluruh wilayah Indonesia,” tandas Ujo.
