Oleh : Zainal Bintang
Beberapa jam sebelum acara Munas X Golkar pada hari Selasa (03/12) di buka oleh presiden
Jokowi di Jakarta, terjadi kejutan besar. Calon kuat ketum Golkar BS (Bambang Soesatyo) menyatakan
mundur dari bursa pencalonan.
Penantang terkuat AH (Airlangga Hartarto) itu menyebut alasannya
mundur karena demi menjaga keutuhan keluarga besar Partai Golkar.
Keputusan BS tidak ikut bertarung dan lahirnya kesediaan AH untuk rekonsoliasi dibaca publik
bukti tingginya kualitas berpolitik keduanya dibanding seniornya yang penah melahirkan pengurus
kembar DPP Golkar tahun 2014.
Secara umum AH lebih unggul daripada BS dalam hal “menguasai” Istana. Benang merah
sebagai sesama alumni UGM menjadi keunggulan AH di mata Jokowi. Keputusan Jokowi menaikkan
tingkat jabatan AH sebagai Menko Perekonomian dari sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian itu
mengisyaratkan presiden nyaman bekerjasama dengan AH.
Ucapan Jokowi yang memuji AH sebagai “orang top” pada acara HUT 55 Partai Golkar menambah kuat posisi AH di Istana. Pujian Jokowi kepada AH langsung dikapitalisasi kubu AH
membangun publik opini yang berimplikasi menggoyang soliditas kubu BS.
Satu Okober adalah hari pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti pimpinan MPR
(Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Memasuki hari – hari tegang proses pelantikan itu pula yang mendorong BS memutar otak
supaya jangan ketinggalan kereta.
BS dipaksa keadaan menyusun taktik dan strategi untuk marketing diri. Kursi ketua DPR kudu
menjadi hak PDIP sebagai pemenang Pemilu. BS melemparkan “bom waktu” : minta Munas dipercepat
dan bertekad maju jadi Ketum. Tim sukses dibentuk dan melakukan operasi senyap menggarap DPD I
dan II sejak bulan Mei.
Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) digaungkan sebelum Oktober, dipercepat dari semestinya Desember 2019. Gebrakan BS bukan cuma mengguncang internal Golkar tapi
getarannya sampai ke Istana.
Atas nama stabilitas menjelang pelantikan presiden 20 Oktober, Istana mengirim pesan supaya Munaslub Golkar tidak diadakan sebelum pelantikan presiden. Gerakan akrobatik BS itu membuahkan kompromi dengan AH. BS menjadi Ketua MPR RI. Seandainya BS lengah, bisa saja dia “yatim piatu” di DPR, sebagai anggota biasa tanpa kekuasaan. Gerakan akrobat BS yang kedua, melahirkan konsensus, adanya rekonsoliasi dengan AH yang difasilitasi Istana dalam hal ini LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sang maestro politik Golkar. BS berhasil
membungkus pengunduran dirinya dengan kata : “demi keutuhan Golkar”, dengan catatan semua pendukungnya minta diakomodasi dan direhabilitasi.
Alhasil momentum pengunduran diri BS terlihat sangat “mewah” dan elegan karena dibidani LBP dan ARB (Aburizal Bakrie). Kejadiannya di kantor Kementerian Maritim dan Investasi. Itu
memberikan kesan posisi BS sangat kuat dan harus dibujuk atau “dipaksa” menyerah. Dan pada saat yang
sama, BS terkesan sedang dalam posisi “tersandera” dan tertekan oleh Istana. Keputusan itu terasa pahit oleh sebagian pendukungnya. Namun, upaya provokator yang menghendaki Golkar terbelah dan pecah, tidak terjadiKecerdasan dan kelincahan akrobatik kader teras Golkar membuat Jokowi mengakui dalam pidato pembukaan Munas Golkar dengan mengatakan : lebih senang melihat Golkar tenang dan tidak pecah. Saat Golkar tengah goyang dampaknya terhadap perpolitikan nasional. “Golkar goyang perpolitikan nasional goyang,” tegas Jokowi.
Pertanyaannya, mampukah AH, BS dan LBP membangun soiliditas yang ajeg untuk membesarkan Golkar tanpa friksi menuju tahun 2024. Itu tahun ujian bagi Golkar untuk meloloskan kadernya sebagai calon presiden.
Tentu tidak mudah selama ambang batas suara minimal 20% PR (Presidential Threshold) dipatok
sebagai syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan calon pasangan presiden. Hal ini memaksa
parpol harus berkoalisi.
Impian Golkar untuk mengusung calon presiden sendiri (an) masih harus diuji melalui jalan berliku dan tikungan tajam politik. Bahkan nyaris mustahil sepanjang persyaratan di dalam UU Pemilu tdak diubah.
Zainal Bintang wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.
