Journal Reportase
Breaking News

Armada Kopdes Merah Putih Tertahan di Rorotan, Pemerintah Diminta Belajar dari Kasus Pengadaan Motor Listrik MBG

JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Ratusan hingga lebih dari seribu unit kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) dilaporkan terparkir di lahan kosong milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya, kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, sejak pertengahan November 2026. Armada baru yang terdiri atas truk dan mobil pikap tersebut ditempatkan di lokasi penampungan sementara sebelum didistribusikan secara bertahap ke berbagai daerah sesuai kesiapan fasilitas koperasi setempat.

​Keberadaan armada tersebut menuai sorotan dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER). Melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/11/2026), aktivis FORSIBER Hamdi Putra menilai penumpukan kendaraan di Rorotan mencerminkan pola pengadaan pemerintah yang bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan operasional di lapangan.

​Berdasarkan pemantauan foto udara pada 17 November 2026, FORSIBER mencatat kendaraan-kendaraan itu telah berada di lokasi sekitar satu pekan untuk menunggu jadwal pengiriman. Namun, Hamdi menyayangkan belum adanya keterbukaan informasi mengenai daftar koperasi penerima, alokasi unit, hingga jadwal pasti pendistribusian.

​”Keberadaan kendaraan di tempat penampungan sementara sebenarnya wajar dalam proses distribusi. Persoalan muncul ketika pemerintah begitu cepat mengumumkan jumlah pengadaan, tetapi masyarakat kesulitan mengetahui ke mana kendaraan disalurkan dan kapan mulai digunakan,” ujar Hamdi.

​Hamdi meminta pemerintah menjadikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan evaluasi. Pada April 2026 lalu, Badan Gizi Nasional sempat mengumumkan realisasi pengadaan 21.801 unit motor listrik meski belum disalurkan secara resmi.

​Belakangan, penyidikan Kejaksaan Agung pada Oktober 2026 menemukan dugaan ketidaksesuaian dokumen karena realisasi fisik pada akhir Maret tercatat baru mencapai 2.117 unit. Menurut Hamdi, temuan tersebut menunjukkan risiko tinggi apabila keberhasilan program hanya diukur dari serapan anggaran dan kontrak pembelian, bukan dari pemanfaatan riil di masyarakat.

​Dalam program Kopdes Merah Putih, skala pengadaan tercatat jauh lebih besar. Mengutip catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dua produsen otomotif asal India telah mengumumkan pesanan sebanyak 105.000 unit pikap dan truk dengan estimasi nilai paket mencapai Rp24,66 triliun.

​FORSIBER menilai besarnya pengadaan ini kontras dengan tingkat kesiapan koperasi di tingkat desa. Merujuk pada pembaruan data pemerintah, baru 10.070 dari total 28.787 koperasi yang dilaporkan telah beroperasi. Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya juga menyatakan bahwa sejumlah koperasi masih menunggu pasokan kendaraan serta perlengkapan usaha.

​”Di daerah, koperasi menunggu kendaraan untuk menjalankan usaha. Sementara di Rorotan, ratusan kendaraan justru menunggu diberangkatkan. Pemerintah belum memperlihatkan secara terbuka bagaimana kebutuhan koperasi yang siap beroperasi dipertemukan dengan armada yang tersedia,” tegas Hamdi.

​Selain persoalan sinkronisasi data distribusi, FORSIBER mengingatkan adanya risiko finansial apabila kendaraan dikirim ke koperasi yang belum memiliki kegiatan usaha aktif, gudang penyimpanan, pengelola, maupun jaringan distribusi. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan armada sebagai aset menganggur (idle asset) yang tetap menyedot biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan.

​Hamdi juga menyoroti skema pembiayaan sarana dan kelengkapan Kopdes yang membuka opsi pembayaran kewajiban melalui Dana Desa atau transfer ke daerah. Jika cicilan atau kewajiban pembayaran mulai berjalan sebelum aset menghasilkan pendapatan, pemerintah desa dikhawatirkan akan menghadapi tekanan fiskal.

​”Membeli kendaraan jauh lebih mudah daripada memastikan kendaraan itu menggerakkan ekonomi desa. Keberhasilan Kopdes Merah Putih ditentukan oleh peningkatan aktivitas ekonomi warga, bukan sekadar banyaknya armada yang berhasil dibeli negara,” tutupnya.

Related posts

Pemotongan Kapal di Kamal Ditengarai Rusaknya Lingkungan, PB P3L Jatim Minta Aparat Hukum selain Penyegelan Dilakukan Pemeriksaan

redaksi JournalReportase

Wakajagung Sebut Reformasi Birokrasi Satker Pidsus Berjalan Baik

redaksi JournalReportase

Bobol Rekening Nasabah Ratusan Juta Rupiah, Pelaku WNA Estonia Ditetapkan Tersangka

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»