JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkuat kemitraan dengan insan media dalam menghadapi derasnya penyebaran informasi palsu atau hoaks di ruang publik.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi lalu lintas yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kakorlantas Polri Irjen Wibowo mengatakan, hubungan antara kepolisian dan media harus dibangun melalui keterbukaan serta komunikasi yang aktif.
Menurutnya, media membutuhkan narasumber yang kredibel agar berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Rekan-rekan juga butuh kami sebagai pemberi informasi, sebagai narasumber terkait dengan beberapa isu yang mungkin menjadi polemik atau menjadi pembahasan di ruang publik yang tentunya harus kita berikan secara benar,” ujar Wibowo, Rabu (19/8/2026).
Menurut Wibowo, media memiliki posisi strategis dalam meluruskan informasi yang keliru, terutama terkait kebijakan maupun situasi lalu lintas. Ia menyebut sejumlah isu yang sebelumnya telah diklarifikasi terkadang kembali beredar di media sosial sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, media, dan masyarakat.
Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), penyebaran disinformasi juga menjadi tantangan tersendiri. Konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi dapat beredar secara cepat dan berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Karena itu, Korlantas mendorong media tidak hanya berperan sebagai mitra publikasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat.
Informasi mengenai kebijakan kepolisian, keselamatan berlalu lintas, maupun situasi di jalan diharapkan disampaikan secara utuh berdasarkan fakta.
“Ini mitra yang strategis, antara Polri dengan media. Bagaimana media mampu untuk menyuarakan, mempublikasikan, mensosialisasikan seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di Polri, khususnya Korlantas,” tuturnya.
Kawal Kebijakan Zero ODOL
Selain menangkal hoaks, Wibowo mengajak insan media turut mengawal program prioritas pemerintah di sektor transportasi, salah satunya kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).
Kebijakan tersebut berkaitan dengan penertiban kendaraan yang memiliki dimensi dan muatan melebihi ketentuan. Korlantas Polri menyatakan akan memberikan dukungan terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL.
Wibowo menilai dukungan media diperlukan agar masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaan kebijakan tersebut secara lebih jelas.
“Kemudian situasi Zero ODOL pun juga nanti akan banyak hal-hal yang rekan-rekan harus ketahui bahwa Korlantas tentunya pasti akan all-out untuk mendukung kebijakan pemerintah Zero ODOL,” tegasnya.
Perkuat Pelayanan dan Edukasi Publik
Penguatan kemitraan dengan media tersebut sejalan dengan komitmen pelayanan Polantas melalui konsep KARIB, yakni Kemitraan, Aktif, Responsif, Intuitif, dan Berintegritas.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, baik dengan masyarakat maupun kalangan jurnalis. Budaya pelayanan juga diperkuat melalui penerapan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam.
Korlantas berharap sinergi bersama media dapat membantu menghadirkan informasi lalu lintas yang faktual sekaligus memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya.
Prinsip “saring sebelum sharing” menjadi penting di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat diharapkan memeriksa sumber berita, mengutamakan informasi dari media massa dan instansi resmi yang kredibel, serta tidak ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi.
Dengan kolaborasi antara Korlantas, media, dan masyarakat, penyebaran informasi menyesatkan diharapkan dapat ditekan.
Pada saat yang sama, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kebijakan kepolisian dan perkembangan situasi lalu lintas berdasarkan informasi yang benar.
