LLOMBOK TIMUR -JOURNALREPORTASE- Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong penguatan produksi bawang putih dalam negeri sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, serta pemangku kepentingan terkait.
Siti Hediati Soeharto atau Titiek mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendorong peningkatan produksi bawang putih nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada, mulai dari ketersediaan lahan, sumber daya petani, hingga pengalaman sebagai negara yang pernah memenuhi kebutuhan bawang putih secara mandiri.
“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.
Ia menegaskan, penanaman bawang putih secara serentak harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Pencapaian swasembada, kata dia, membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Polri, pelaku usaha, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” katanya.
Dalam program tersebut, Polri bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton. Program ini melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani.
Sementara itu, dalam penanaman serentak pada 19 Agustus 2026, bawang putih ditanam di lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi sekitar 2.795 ton.
Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Berikutnya Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare dengan potensi 810 ton dan Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton.
Adapun tiga Polda lainnya, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, dijadwalkan melaksanakan penanaman pada September dan Oktober 2026 dengan menyesuaikan masa tanam di masing-masing wilayah.
Titiek juga menekankan pentingnya membangun ekosistem bawang putih yang kuat dari sektor hulu hingga hilir. Dukungan tersebut mencakup ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, pendampingan, hingga kepastian pasar dan harga.
“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujarnya.
Menurut Titiek, kepastian pasar menjadi faktor penting agar petani memiliki insentif untuk mempertahankan budidaya bawang putih. Penyerapan hasil panen dan tata niaga juga perlu diperkuat sehingga peningkatan produksi memberikan manfaat nyata bagi petani.
“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.
Di Sembalun, penguatan sektor hilir ditandai dengan panen raya bawang putih dari lahan seluas 105 hektare. Kegiatan tersebut melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton.
Selain panen raya, dilakukan pula groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan hingga 300 ton bawang putih.
Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat pengelolaan pascapanen, menjaga kualitas hasil produksi, serta mendukung penyerapan dan distribusi komoditas.
Dukungan terhadap sektor produksi juga diwujudkan melalui bantuan alat dan mesin pertanian. Polri menyerahkan 81 unit hand tractor dan lima unit pompa air tenaga surya.
Kementerian Pertanian memberikan sembilan unit hand tractor, satu unit traktor roda empat, serta 19 unit pompa air. Sementara PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan 17 ton pupuk.
Titiek mendorong pemerintah menyusun roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut, menurutnya, perlu mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sentra produksi seperti Sembalun, lanjut Titiek, perlu terus diperkuat sekaligus diikuti pengembangan sentra-sentra baru di daerah lain.
“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.
Bawang putih menjadi salah satu komoditas yang masih menghadapi tantangan besar. Kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri masih berada di kisaran 34.000 hingga 40.000 ton. Kondisi tersebut membuat ketergantungan Indonesia terhadap impor masih berada di kisaran 90 hingga 95 persen.
Melalui penguatan produksi dari hulu hingga hilir, sinergi Polri, pemerintah, DPR RI, kelompok tani, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
