JAKARTA- JOURNALREPORTASE- Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bersama Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari upaya menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Baharkam Polri dan FKDB yang digelar di Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, Bupati Sukabumi Asep Japar, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih Indramayu H. Mulyadi, Sekretaris Jenderal FKDB Hikmat Taufik, serta Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat K.H. Juhadi Muhammad.
Forum tersebut menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan sekaligus merumuskan strategi baru agar program pendampingan pertanian semakin efektif, terutama dalam meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Ketahanan pangan dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Karyoto menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan, tetapi juga mencakup pendampingan kepada masyarakat dan petani di lapangan.
Menurutnya, capaian stok pangan nasional yang telah disampaikan pemerintah harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan produksi pangan di berbagai daerah.
“Polisi hadir untuk mendampingi, memberikan semangat, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan,” ujar Karyoto.
Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat berkurangnya lahan produktif karena alih fungsi menjadi kawasan permukiman, sementara jumlah penduduk terus bertambah sehingga kebutuhan pangan juga meningkat.
Karena itu, Karyoto menilai pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan integrasi lintas sektor yang melibatkan dinas pertanian, pekerjaan umum, perumahan, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya agar keberlanjutan lahan pertanian tetap terjaga.
Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti rendahnya keuntungan yang diperoleh petani. Menurutnya, tingginya biaya produksi sering kali tidak sebanding dengan hasil panen sehingga minat masyarakat untuk bertani semakin menurun.
“Kalau modal tanam besar tetapi keuntungan kecil, tentu orang akan memilih pekerjaan lain. Karena itu kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Bhabinkamtibmas Perkuat Pendampingan Petani
Karyoto menegaskan jajaran Bhabinkamtibmas di desa-desa akan terus diperkuat untuk mendampingi masyarakat, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pertanian.
Ia mengatakan potensi konflik, mulai dari sengketa lahan, distribusi pupuk, hingga perselisihan antarwarga, perlu diselesaikan melalui jalur hukum maupun musyawarah agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, organisasi masyarakat, koperasi hingga pelaku usaha.
Karyoto juga mengapresiasi model pendampingan yang dijalankan FKDB bersama koperasi mitra karena tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga menyediakan bibit, pupuk, pendampingan teknis, hingga menjamin pemasaran hasil panen melalui sistem off-taker.
“Yang terpenting masyarakat memiliki daya beli. Kalau petani sejahtera, hasil panen terserap dengan harga yang baik, maka tujuan ketahanan pangan akan tercapai,” tegasnya.
Petani Hadapi Tantangan Irigasi dan Pupuk
Pada kesempatan yang sama, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih Indramayu, H. Mulyadi, memaparkan perkembangan program budidaya jagung dan kedelai yang dijalankan bersama FKDB.
Ia menjelaskan, sebelumnya koperasi berhasil mengembangkan budidaya jagung di lahan sekitar 150 hektare dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan budidaya kedelai di lahan seluas 210 hektare dengan target produksi enam ton per hektare.
Namun, menurut Mulyadi, tantangan terbesar yang dihadapi petani adalah keterbatasan air irigasi. Meski sumber air tersedia, air harus dipompa dari sungai yang berjarak sekitar tiga kilometer sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
Selain itu, petani juga menghadapi kendala dalam memperoleh pupuk subsidi, tingginya harga pupuk nonsubsidi, serta serangan gulma dan hama.
Meski demikian, ia optimistis target perluasan lahan hingga 1.000 hektare dapat direalisasikan apabila pendampingan dari Baharkam Polri dan FKDB terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami tidak hanya butuh seremoni. Kami butuh pendampingan langsung di lapangan, melihat persoalan petani, membantu mencarikan solusi agar produksi meningkat,” ujar Mulyadi.
Ia menambahkan, program tersebut juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan warga karena seluruh proses budidaya melibatkan masyarakat sekitar.
Indramayu Siap Perkuat Ketahanan Pangan
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengapresiasi keterlibatan Baharkam Polri dan FKDB dalam mendampingi petani di wilayahnya. Menurutnya, Kabupaten Indramayu sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia memiliki sekitar 94 ribu hektare lahan sawah yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Meski memiliki potensi besar, Lucky mengakui persoalan utama yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan irigasi, sedimentasi embung, serta belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dalam penyediaan infrastruktur pertanian.
Ia mengaku kerap menyaksikan secara langsung kesulitan yang dialami para petani akibat kekurangan air.
“Saya beberapa kali melihat petani laki-laki menangis karena tanaman mati akibat tidak ada air. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Lucky menilai kehadiran Baharkam Polri dan FKDB memberikan optimisme baru bagi masyarakat. Menurutnya, yang terpenting bukan hanya luas lahan yang dikelola, tetapi adanya kepastian bahwa negara hadir mendampingi petani sejak proses tanam hingga hasil panen dipasarkan.
Ia juga berharap Baharkam Polri dapat terus membantu memediasi berbagai potensi konflik agraria yang kerap muncul di kawasan pertanian agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial maupun gangguan keamanan.
Melalui evaluasi kerja sama tersebut, Baharkam Polri dan FKDB berkomitmen memperkuat pendampingan kepada petani, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, membantu penyelesaian berbagai hambatan di lapangan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
