Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Maritim (DPP GPM) menilai ambisi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia berpotensi hanya menjadi slogan apabila pemerintah tidak segera memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman. Organisasi itu mendesak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mempercepat implementasi kebijakan peningkatan kompetensi pelaut agar mampu bersaing di industri pelayaran global yang semakin terdigitalisasi.
Ketua DPP GPM Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, mengatakan pembangunan sektor maritim tidak bisa hanya bertumpu pada pelabuhan, kapal, maupun infrastruktur. Menurut dia, keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim sangat ditentukan oleh kualitas pelaut yang memiliki kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kemampuan menguasai perkembangan teknologi.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Pelaut Indonesia harus memiliki literasi digital, memahami sistem elektronik kapal, keamanan siber maritim, serta mampu memanfaatkan teknologi AI sebagai alat pendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan aman. Penguasaan teknologi akan menjadi faktor penentu daya saing pelaut Indonesia di masa depan,” kata Ganda dalam keterangannya, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menilai posisi geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional seharusnya menjadi modal besar untuk memperkuat daya saing nasional. Namun, potensi tersebut dinilai belum diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM maritim yang mampu memenuhi standar internasional.
DPP GPM mencatat jumlah pelaut Indonesia yang terdaftar telah mencapai lebih dari 1,64 juta orang. Meski demikian, besarnya jumlah tersebut dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan industri pelayaran yang kini ditandai dengan digitalisasi, otomatisasi, Internet of Things (IoT), keamanan siber maritim, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam operasional kapal.
Menurut Ganda, perusahaan pelayaran dunia kini telah mengadopsi sistem navigasi cerdas, pemantauan armada berbasis teknologi, analisis data secara real time, hingga otomatisasi operasional kapal. Kondisi itu membuat pelaut tidak lagi cukup menguasai kemampuan teknis pelayaran, tetapi juga harus memiliki kecakapan digital.
Di sisi lain, ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok tenaga pelaut dunia. Mengacu pada laporan BIMCO–International Chamber of Shipping (ICS), kebutuhan global terhadap perwira kapal diperkirakan masih akan bertambah lebih dari 113 ribu orang hingga 2030.
Namun, peluang tersebut dinilai akan sulit dimanfaatkan apabila pemerintah tidak segera memperkuat sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pelaut sesuai perkembangan teknologi maritim.
Karena itu, DPP GPM mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut segera mempercepat pembaruan kurikulum pendidikan kepelautan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan, memperkuat sertifikasi berstandar internasional, serta memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia industri, organisasi kepemudaan kemaritiman, dan perusahaan teknologi.
Menurut GPM, investasi pada kualitas pelaut akan berdampak langsung terhadap peningkatan keselamatan pelayaran, produktivitas industri maritim, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan devisa negara.
“Kami meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut segera menyusun roadmap pengembangan kompetensi pelaut Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. SDM maritim yang unggul adalah fondasi utama agar Indonesia tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri maritim global,” ujar Ganda.
