Jakarta – Gelombang protes terhadap dugaan buruknya pelayanan kelistrikan kembali mengarah ke Kantor Pusat PT PLN (Persero). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalimantan menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).
Ratusan massa dalam aksinya menuntut evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi atas dugaan gagal meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Massa bahkan memasang spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel Pemuda Kalimantan dan Sumatera” sebagai simbol kekecewaan terhadap persoalan pemadaman listrik yang disebut masih berulang di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan belum optimalnya kinerja PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Mereka mendesak adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola operasional perusahaan, sekaligus meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas turun melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Koordinator aksi, Surya Andika, menyatakan masyarakat tidak lagi menginginkan penjelasan normatif tanpa disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Direksi PLN atas dugaan belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan indikator kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Surya.
Tak hanya itu, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot jajaran Direksi PLN apabila dalam waktu tiga kali 24 jam persoalan pemadaman listrik di Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi.
Poster-poster yang dibawa massa memuat berbagai kritik keras, di antaranya bertuliskan “Dirut Makin Kaya, Rakyat Makin Susah”, “Kami Bukan Cadangan, Kalimantan dan Sumatera Berhak Terang”, hingga “Bumi Kami Menyalakan Indonesia Tapi Rumah Kami Digelapkan”.
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, massa mempertanyakan mengapa persoalan pemadaman lebih banyak terjadi di Kalimantan dibanding daerah lain.
“Kami tidak mau dibohongi. Kalau hasil pertemuan ini tidak sesuai fakta atau tidak ada bukti yang jelas, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak dan lebih berani,” ujar Surya di hadapan perwakilan PLN.
Massa juga meminta PLN membuka data teknis secara transparan mengenai penyebab pemadaman, termasuk kondisi riil di lapangan. Mereka memberi tenggat waktu 1×24 jam agar perusahaan menyampaikan penjelasan beserta bukti kepada publik.
“Kami meminta persoalan ini dilaporkan kepada pimpinan. Kami menunggu janji 1×24 jam agar data teknis dan fakta lapangan disampaikan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya,” tuturnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan PLN menyatakan perusahaan telah berkoordinasi dengan unit terkait mengenai persoalan pemadaman listrik di Kalimantan dan berjanji segera melakukan tindak lanjut.
“Kami sudah mengonfirmasi dan meminta agar persoalan mati listrik ini dikoordinasikan. Dalam satu minggu kami targetkan sudah ada penyelesaian, sementara dalam waktu 1×24 jam kami akan mengoordinasikan data dan fakta yang dibutuhkan,” ujar dia.
PLN juga memastikan seluruh masukan yang disampaikan peserta aksi akan diteruskan kepada pimpinan perusahaan.
“Kami menerima seluruh pendapat, masukan, dan saran dari rekan-rekan. Semuanya akan kami laporkan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti oleh internal PLN sesuai kewenangannya,” bebernya.
