JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional sebagai prasyarat utama terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog dan Konsolidasi BEM PTNU Se-Nusantara bertajuk ‘Merawat Persatuan, Mengawal Konstitusi: Telaah Implementasi Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Dinamika Bangsa’ yang digelar di Jakarta pada Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang diikuti 40-an mahasiswa perwakilan dari sejumlah kampus PTNU di Jakarta ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa NU untuk membahas berbagai tantangan kebangsaan sekaligus memperkuat komitmen terhadap implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang belakangan ini harus disikapi dengan kepala dingin dan semangat persatuan. Menurutnya, bangsa yang terpecah akan sulit membangun kekuatan ekonomi yang kokoh.
“Persatuan bukan hanya kebutuhan sosial dan politik, tetapi juga kebutuhan ekonomi. Investasi, pembangunan, pertumbuhan UMKM, hingga kesejahteraan masyarakat membutuhkan stabilitas dan kebersamaan. Karena itu, menjaga persatuan bangsa merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dihasilkan forum konsolidasi tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menguatkan implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.
Mahasiswa NU menilai bahwa kemajuan ekonomi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan generasi muda.
Selain itu, BEM PTNU juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, serta berbagai sektor produktif lainnya. Menurut mereka, kemandirian ekonomi bangsa hanya dapat terwujud apabila rakyat menjadi pelaku utama pembangunan dan mendapatkan ruang yang adil dalam sistem ekonomi nasional.
Di tengah beragam perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik, BEM PTNU Se-Nusantara mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan. Mahasiswa NU menilai bahwa energi bangsa seharusnya difokuskan pada upaya memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan terjebak dalam polarisasi yang dapat menghambat pembangunan.
“Kami meyakini bahwa persatuan bangsa tidak akan kokoh tanpa keadilan sosial. Sebaliknya, pembangunan ekonomi juga tidak akan berjalan optimal tanpa persatuan nasional. Keduanya adalah fondasi yang saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” lanjut Rifqi.
Melalui forum tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah melalui kajian ilmiah, pengawasan objektif, serta penyampaian gagasan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mahasiswa NU turut mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, investasi strategis, dan aset negara agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, BEM PTNU Se-Nusantara mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Negara harus hadir, negara harus adil, dan negara harus berpihak kepada rakyat. Merawat Persatuan, Mengawal Konstitusi, Memastikan Negara Berpihak pada Rakyat,” bebernya.
