JAKARTA – Dugaan adanya pola penguasaan proyek di lingkungan Korlantas Polri kembali menjadi sorotan. Forum Sipil Bersuara (Forsiber) menilai terdapat indikasi konsentrasi manfaat anggaran negara kepada kelompok usaha yang sama dalam dua proyek besar, yakni pengadaan material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas.
Ketua Forsiber Hamdi Putra mengatakan, laporan yang mereka kaji menunjukkan adanya pola yang layak dicermati oleh publik dan lembaga pengawas.
Pada proyek pengadaan material TNKB periode 2013 hingga 2020, anggaran yang digelontorkan setiap tahun mencapai sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Dalam prosesnya, muncul dugaan bahwa sejumlah perusahaan peserta tender memiliki keterkaitan dan berada dalam kendali kelompok kepentingan yang sama.
Sementara itu, pada pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas, satu vendor disebut-sebut berhasil memenangkan delapan paket pekerjaan serupa secara beruntun sejak 2016 hingga 2026. Total nilai pagu proyek tersebut mencapai sekitar Rp97,5 miliar.
Tidak hanya itu, Forsiber juga menyoroti menurunnya jumlah peserta tender dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2017 tercatat ada 46 perusahaan yang ikut bersaing, jumlah tersebut kini menyusut drastis menjadi hanya sekitar 2 hingga 8 peserta pada sejumlah paket pekerjaan.
“Meski jumlah peserta berkurang, penerima manfaat kontrak justru tetap berasal dari entitas yang sama. Ini menjadi fenomena yang patut mendapat perhatian,” ujar Hamdi dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, pola tersebut memang belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran hukum. Namun dari sudut pandang persaingan usaha dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, konsentrasi manfaat anggaran yang berlangsung dalam waktu lama perlu dievaluasi.
Hamdi menjelaskan, setiap tender pemerintah sejatinya menjadi sarana distribusi manfaat ekonomi yang bersumber dari uang rakyat. Semakin banyak peserta yang bersaing, semakin besar peluang negara memperoleh harga yang kompetitif, kualitas yang baik, dan kesempatan usaha yang setara.
Sebaliknya, apabila manfaat ekonomi terus berputar pada kelompok yang sama dalam waktu panjang, maka efektivitas persaingan menjadi pertanyaan yang harus dijawab.
“Yang perlu dilihat bukan hanya satu tender, tetapi pola penerima manfaat anggaran secara keseluruhan. Apakah itu murni karena kemampuan usaha yang kompetitif atau karena struktur pasar yang semakin sulit dimasuki pemain baru,” bebernya.
Forsiber menegaskan tujuan pengadaan publik bukan sekadar menjalankan proses tender secara administratif. Lebih dari itu, pengadaan harus mampu menciptakan persaingan yang sehat, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha.
Karena itu, mereka mendorong agar pola distribusi proyek dan penerima manfaat anggaran di lingkungan Korlantas Polri menjadi perhatian serius demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
