MALINGPING — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mendukung kegiatan berburu babi hutan sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi satwa liar yang dinilai telah meresahkan petani di berbagai daerah.
Menurut Bamsoet, meningkatnya populasi babi hutan telah menyebabkan kerusakan serius pada lahan pertanian dan berdampak langsung terhadap hasil panen masyarakat.
“Kegiatan berburu babi hutan merupakan respons nyata terhadap keresahan petani yang selama ini menghadapi ancaman nyata dari meningkatnya populasi babi hutan.
Ketika lahan pertanian rusak dan hasil panen menurun, yang terdampak bukan sekadar pendapatan petani, tetapi juga rantai pasok pangan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Bamsoet usai mengikuti kegiatan berburu babi hutan bersama Jalu Hunter Club dan Ketua Umum Pengurus Persatuan Menembak Indonesia Banten, Nunung Syaifuddin, di Malingping, Jumat malam (22/5/2026).
Bamsoet menjelaskan, konflik antara manusia dan satwa liar terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan dan mengalami perubahan bentang alam.
Ledakan populasi babi hutan disebut menjadi salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan petani karena hewan tersebut memiliki kemampuan reproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar pertanian.
Menurutnya, dalam waktu singkat, kelompok babi hutan dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong hingga komoditas hortikultura. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasokan pangan daerah.
“Ketika petani sudah mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, tenaga kerja dan menunggu masa panen berbulan-bulan, lalu hasilnya rusak hanya dalam beberapa malam karena serangan babi hutan, kita tidak bisa diam.
Kegiatan berburu untuk mengendalikan populasi babi hutan harus dilaksanakan secara berkala, profesional, sesuai ketentuan konservasi dan keamanan, sehingga benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata,” kata Bamsoet.
Selain mendukung pengendalian populasi melalui kegiatan berburu, Bamsoet juga mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyiapkan langkah jangka panjang.
Di antaranya melalui pemetaan wilayah rawan konflik satwa, penguatan sistem pelaporan warga, pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan pertanian, hingga edukasi masyarakat mengenai tata kelola habitat.
Ia menegaskan bahwa pengendalian populasi babi hutan tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya mengurangi keresahan masyarakat, menjaga hasil panen tetap aman, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan petani dapat menikmati hasil kerja mereka secara lebih optimal.
Ketika panen terjaga, kesejahteraan petani ikut meningkat dan ketahanan pangan daerah juga menjadi lebih kuat,” pungkas Bamsoet.
