JAKARTA-JOURNALREPORTASE – Di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menjadi sorotan publik lantaran adanya unsur pimpinan kepolisian di tingkat Kabupaten/Kota yang ‘menyunat’ anggaran pengamanan Pemilu 2024 terkait Operasi Mantap Brata.
Seperti yang ditenggarai dilakukan oleh Kombes Rishian Krisna Budhiaswanto sehingga dicopot dari jabatannya selaku Kapolres Kupang Kota.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo lantas memutasi Rishian menjadi perwira menengah Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di Surat Telegram nomor ST/2685/XII/KEP./2023 tertanggal 28 Desember 2023.
“Mutasi kemarin yang bersangkutan dimutasikan di Yanma dalam rangka pemeriksaan. Jadi masih didalami dugaan penyalahgunaan yang dituduhkan. Saat ini masih dalam pemeriksaan Paminal Mabes Polri. Ya beliau menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan pelanggaran. Masih didalami, jadi belum bisa disampaikan,” kata Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri saat itu, Brigjen Ahmad Ramadhan.
Adapun sesuai pengakuan sumber internal kepolisian bahwa pemotongan tersebut membuat personel Polres Kupang Kota yang seharusnya menerima Rp 5,8 juta per orang namun hanya mendapatkan Rp 2 juta.
“Itu untuk anggaran pengamanan Pemilu tahap pertama untuk 600 personel. Jadi ada pemeriksaan dari Itwasda Polda NTT untuk 16 orang, ada satu yang tidak mau tanda tangan, makanya langsung dimutasi,” kata sumber tersebut seperti dilansir dari Detikcom.
Dugaan tersebut juga disinyalir terjadi di Polres Lembata usai beredarnya video viral pada berbagai platform medsos yang menarasikan pemotongan 40 persen dana Operasi Mantap Brata.
Merespons itu, Kapolres Lembata, AKBP Vivick Tjangkung, mengaku kalau konten yang beredar tersebut menyesatkan. Klarifikasi ini pun sudah disampaikannya di hadapan tim dari Subbid Paminal Bidang Propam Polda NTT.
“Kami ingin menegaskan bahwa klaim dalam video tersebut tidak memiliki dasar dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya,” ucap Vivick.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran dan informasi yang diperoleh di wilayah hukum Polda Metro Jaya bahwa penyaluran dana Operasi Mantap Brata terealisasi baik dan diterima oleh para personel yang berhak sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Kalau di Polda Metro seluruhnya clear,” tegas sumber Journalreportase.com di internal Polda besutan Irjen Karyoto ini. (AY)
