JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan.
Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan stabilitas sosial.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada dua kelompok prioritas, yakni masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Penjelasan tersebut disampaikan Rudy di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa untuk mendata pencari kerja sekaligus memetakan keahlian mereka. Setelah proses verifikasi dilakukan, para pencari kerja diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di tingkat kabupaten/kota, sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membuka lowongan.
“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelas Rudy.
Upaya ini turut didukung kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait. Dinas Tenaga Kerja menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK guna menyesuaikan keterampilan peserta dengan kebutuhan industri.
Polri juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran kerja dikawal agar bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar. Data pencari kerja yang telah terserap akan dipantau melalui dashboard khusus untuk melihat perkembangan dan keberlanjutan kerja mereka.
Selain korban PHK, Rudy mendorong dunia usaha agar membuka peluang kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai kompetensi dan kemampuannya.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Dari sisi eksternal, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut baik inisiatif POLIRAN. Ia menilai program ini berpotensi menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja, sembari mengingatkan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan skill agar selaras dengan tuntutan pasar kerja.
Polri memastikan evaluasi POLIRAN akan difokuskan pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar jumlah kegiatan atau peserta.
“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.
