JAKARTA- JOURNALREPORTASE -Polda Metro Jaya mengungkap mengungkap enam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran nonprosedural, perbuatan cabul, hingga eksploitasi seksual terhadap anak selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dari pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 11 tersangka dan mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak.
Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil sinergi Ditres PPA dan PPO bersama jajaran polres wilayah dalam mendukung program prioritas Kapolri serta Asta Cita terkait penanganan TPPO.
”Dari enam perkara yang diungkap, penyidik menetapkan 11 tersangka serta mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk di antaranya anak-anak,” kata Rita dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).
Dalam paparannya, Rita menjelaskan para tersangka menjalankan sejumlah modus kejahatan. Salah satunya merekrut calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dengan iming-iming bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi.
Pada kasus pertama yang diungkap penyidik Ditres PPA dan PPO di wilayah Jakarta Timur, tersangka berinisial NS alias SD merekrut korban perempuan dengan tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi. Namun, korban justru diberangkatkan melalui Turki dengan transit di Dubai, lalu diserahkan kepada agen dan dipekerjakan sebagai ART di Libya. Korban sempat berpindah majikan, tidak mendapat asupan makanan layak di penampungan, serta diminta mengembalikan uang Rp100 juta saat meminta dipulangkan.
Sementara pada kasus kedua yang diungkap pada 17 November 2026 di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, polisi mengamankan tersangka MW yang merekrut empat perempuan untuk dijadikan ART ke Arab Saudi dan Turki. Dua korban telah diberangkatkan ke Turki melalui jalur darat dan udara, sedangkan dua korban lainnya berhasil dicegah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Tersangka disebut menerima Rp65 juta dari agensi di Turki.
Selain kasus pekerja migran, polisi juga membongkar empat perkara perbuatan cabul dan eksploitasi seksual terhadap anak:
- Kasus ketiga (18 November 2026, Bekasi Barat, Kota Bekasi): Polisi menangkap empat tersangka laki-laki berinisial OM, MPM, MIH, dan MR. OM menyewakan kamar seharga Rp600 ribu hingga Rp1 juta dengan imbalan Rp15 ribu per tamu, sementara tiga tersangka lainnya berperan sebagai penyalur dua korban berusia sekitar 18–19 tahun dengan imbalan sekitar Rp50 ribu per tamu.
- Kasus keempat (Bekasi): Di sekitar lokasi penindakan, petugas menemukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan mengamankan seorang tersangka pria yang menyewakan kamar Rp600 ribu–Rp1,3 juta serta membiarkan eksploitasi terhadap tiga korban—salah satunya anak berusia 17 tahun—dengan memanfaatkan aplikasi MiChat.
- Kasus kelima (19 November 2026, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi): Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan tiga tersangka—SR (18), BJ (25), dan ZT (21)—di Apartemen Tower Mahakam terkait eksploitasi seksual menggunakan aplikasi MiChat dengan tarif Rp300 ribu–Rp400 ribu per tamu, dengan salah satu korban berusia 16 tahun.
- Kasus keenam (Jakarta Utara): Polres Metro Jakarta Utara mengamankan tersangka J alias M, pengelola sekaligus pemilik kafe, yang mempekerjakan tiga perempuan termasuk anak di bawah umur sebagai pemandu lagu sekaligus diduga menyediakan layanan seksual dengan tarif sekitar Rp1 juta–Rp3 juta per tamu per hari.
Di luar 11 tersangka yang ditangani Ditres PPA dan PPO bersama polres jajaran, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya juga mengungkap dua kasus TPPO di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, pada 18–20 November 2026.
Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo menyebutkan pihaknya mengamankan satu nakhoda dan satu penyalur bersama tujuh korban laki-laki—sebagian di antaranya masih anak-anak—yang direkrut untuk menjadi anak buah kapal (ABK).
”Para pelaku menawarkan pekerjaan sebagai ABK melalui media sosial maupun perantara. Penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi penjeratan utang terhadap para korban,” ujar Andy. Kedua perkara tersebut kini didalami bersama oleh Ditpolairud dan Ditres PPA dan PPO untuk menelusuri kemungkinan jaringan lain.
Dalam rangkaian pengungkapan ini, polisi menyita belasan unit telepon genggam, dokumen perjalanan seperti paspor dan tiket pesawat, bukti transaksi keuangan, tangkapan layar percakapan elektronik, uang tunai, serta dokumen kependudukan dan pendukung lainnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah aturan, antara lain Pasal 4 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 69 huruf b juncto Pasal 82 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 420 dan Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 76I juncto Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan penyidikan dilakukan secara profesional dan objektif dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta perlindungan bagi para korban, termasuk menjaga privasi dan kondisi psikologis mereka.
Selain penegakan hukum, Polda Metro Jaya bersama jajaran menggelar 57 kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan TPPO yang menjangkau 7.319 peserta di sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara, dan titik perekrutan tenaga kerja bersama BP3MI, UPT P3A, Dinas Sosial, dan LPSK.
”Masyarakat kami imbau mewaspadai tawaran kerja yang tidak jelas legalitasnya dan segera melapor ke Call Center Polri 110 jika menemukan indikasi perdagangan orang maupun eksploitasi anak,” pungkas Budi .
(redaksi-arif)
