JAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak akan dirayakan dengan upacara semata. PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersiap menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 11 November 2026, untuk memprotes penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai abai dan dibiarkan pemerintah.
Presidium Germas PP PMKRI, Rikardus Redja, mengatakan Hari Pahlawan kali ini diperingati dengan tangis korban karhutla yang masih terjadi. “Situasi kebakaran hutan dan lahan hari ini mencerminkan sikap abai dan pembiaran oleh pemerintah,” katanya kepada Journalreportase.com, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, pemerintah hanya hadir ketika api sudah menyebar, tanpa mitigasi pra-bencana yang jelas dan tanpa pemulihan pasca-kebakaran yang memadai.
PMKRI juga mempertanyakan keberanian negara menegakkan hukum. “Apakah pemerintah berani menjalankan hukum secara akuntabel dan transparan, menghukum seberat-beratnya sejumlah korporasi yang terbukti dalang di balik kebakaran hutan?” ujar Rikardus.
Bagi PMKRI, karhutla 2026 bukan lagi sekadar bencana alam. Ketika kehancuran lingkungan terjadi secara sistematis dan masif, persoalan ekologi itu telah menjelma menjadi kejahatan kemanusiaan. Mereka menyebutnya Keadaan Darurat Ekosida atau Ecocide Emergency.
Istilah ekosida merujuk pada tindakan meluas, berjangka panjang, atau parah yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kerusakan lingkungan besar kemungkinan akan terjadi. Dalam rumusan Independent Expert Panel 2021, ekosida adalah kejahatan berat yang menghancurkan ekosistem secara permanen dan merenggut hak dasar generasi mendatang.
PMKRI menilai krisis ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai takdir cuaca. Indonesia memang dihantam El Nino dan penguatan Indian Ocean Dipole yang membuat hutan dan gambut mudah terbakar. Namun kerentanan itu justru dibajak korporasi sawit dan Hutan Tanaman Industri yang diduga menggunakan metode slash and burn sebagai cara termurah membersihkan lahan.
Dampaknya meluas. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan kembali lumpuh oleh asap pekat yang menutup jarak pandang, melumpuhkan bandara, dan merusak kesehatan jutaan warga. Yang membedakan karhutla 2026 adalah perluasannya ke wilayah timur, Papua, Sulawesi, Maluku, hingga NTT, yang pemerintah daerahnya tampak kewalahan dan tidak siap.
