JAKARTA – Ketua Umum DPP Gema Keadilan, Rahmat Saleh, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Porta Coffee Kitchen, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.
“Jelang Hari Pahlawan ini harusnya sebagai momentum Gibran menjadi ‘Pahlawan’ untuk mundur,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, posisi Gibran sejak awal sudah cacat secara etika. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran maju pada Pilpres 2024, serta putusan Mahkamah Agung yang belakangan menyatakan surat keterangan dari kementerian terkait batal demi hukum.
“Ada indikasi orang dalam untuk menyusupkan pasal tertentu untuk mengkondisikan seseorang,” ujarnya.
Rahmat menilai, ketidakadilan yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran tidak bisa dibiarkan. “Begitu kita melihat fenomena bangsa terkait ketidakadilan maka kita lakukan aksi seperti hari ini,” tuturnya.
Ia menegaskan, Gema Keadilan tidak akan berhenti pada diskusi. “Besok kita Insyaallah akan turun aksi di depan DPR RI,” beber Rahmat.
Terkait proses hukum dan penegakan keadilan pemilu, Rahmat menyebut momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengambil hak mendasar masyarakat, seperti penegakan hukum dan penyusunan regulasi kepemiluan.
“Tidak hanya berhenti di pemakzulan namun sebagai pintu masuk perubahan lainnya. Gema Keadilan tegas dari awal ketika keadilan terusik, maka akan memperjuangkan kebenaran untuk kemenangan sebagai generasi muda,” pungkasnya.
