JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera mencopot Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya.
Desakan ini dilayangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan menyusul polemik yang mencuat dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Jakarta, yang dipublikasikan pada 29 Oktober 2026 lalu.
Acara resmi yang awalnya diklaim oleh Polda Metro Jaya diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa tersebut kini menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, kegiatan yang mengangkat tema perlawanan terhadap hoaks itu justru diguncang oleh pengakuan sejumlah peserta yang mengaku menerima bayaran serta mengenakan almamater kampus tertentu, meski mereka bukan mahasiswa dari institusi yang bersangkutan.
Koordinator FORSIBER, Hamdi Putra, dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026), menegaskan bahwa Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai bagaimana sebuah acara resmi kepolisian bisa menampilkan peserta dengan identitas kampus yang tidak sesuai.
”Kontradiksinya sangat tajam. Acara yang menyerukan perlawanan terhadap hoaks justru menghadapi persoalan kebenaran identitas peserta. Kepolisian akan kehilangan wibawa apabila meminta masyarakat berhati-hati terhadap informasi palsu, tetapi membiarkan informasi tentang acaranya sendiri tanpa penjelasan yang tuntas,” ujar Hamdi.
Polemik Almamater dan Pengakuan Peserta
Sorotan utama tertuju pada pengakuan salah seorang peserta bernama Bayu Setiadi alias Dino.
Meskipun mengenakan almamater Universitas Dian Nusantara (Undira), ia secara terbuka mengaku bukan merupakan mahasiswa kampus tersebut. Dino menyatakan hadir atas undangan sebuah komunitas, menerima bayaran, dan memperoleh atribut almamater dari pihak lain.
FORSIBER menilai persoalan ini bukan terletak pada latar belakang pekerjaan peserta, melainkan pada kejelasan mengapa seseorang mengenakan identitas kampus yang bukan miliknya dalam acara yang mengatasnamakan mahasiswa.
Menurut Hamdi, dalih uang transportasi atau ongkos perjalanan tidak akan mampu menjawab substansi masalah penggunaan almamater palsu tersebut.
Bantahan keras juga datang dari pihak dunia pendidikan. Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) secara tegas menyatakan tidak pernah menerima undangan maupun mengirimkan delegasi, serta memastikan individu dalam video viral tersebut bukan merupakan mahasiswa aktif berdasarkan pemeriksaan awal. Atribut yang dikenakan juga dilaporkan berbeda dari almamater resmi saat ini.
Sementara itu, pihak Universitas Islam As-Syafiiyah (Unusia) menyatakan bahwa mahasiswa mereka yang hadir murni atas pilihan pribadi dan tidak mewakili kampus maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Desakan Pemeriksaan hingga Unsur Pimpinan
Melihat kompleksitas masalah ini, FORSIBER menegaskan bahwa tanggung jawab institusional tidak boleh berhenti hanya pada peserta lapangan yang wajahnya telah tersebar di media sosial.
Penyelenggara di tingkat pimpinan harus tampil memberikan penjelasan dan membuka proses perekrutan secara transparan. ”Kapolda dan Wakapolda tidak dapat menyerahkan seluruh penjelasan kepada komunitas atau pelaksana lapangan, karena nama Polda Metro Jaya tercantum jelas sebagai penyelenggara dalam publikasi resmi kepolisian,” tegas Hamdi.
Selain itu, sumber dana yang digunakan untuk membayar peserta juga menjadi poin krusial yang harus diungkap.
Meskipun pengakuan menerima bayaran belum tentu membuktikan adanya penggunaan anggaran negara, masyarakat tetap berhak mengetahui siapa pihak yang membiayai, dari mana asal dana tersebut, serta apa tujuan dari pemberian pembayaran itu.
Oleh karena itu, FORSIBER mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan pemeriksaan mendalam melalui unsur pengawasan Mabes Polri yang menjangkau hingga para pengambil keputusan.
Hasil pemeriksaan tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada publik, disertai koreksi atas informasi resmi institusi yang terbukti keliru.
”Kapolri harus berani mencopot pimpinan, membuka fakta, dan menindak siapa pun yang terbukti melanggar. Pencopotan Kapolda dan Wakapolda harus berjalan bersama pengungkapan fakta, sebab pergantian pejabat tanpa penjelasan hanya akan memindahkan orang dan meninggalkan persoalan,” pungkasnya.
