Jakarta – Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Universitas Bung Karno (UBK) menyerukan aksi dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi yang akan digelar di Jalur Gaza atau Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut mengangkat sejumlah tuntutan, mulai dari pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, pengusutan tuntas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi delapan program prioritas Asta Cita, reformasi agraria sejati, pengembalian TNI/Polri ke barak, hingga terwujudnya upah yang berkeadilan.
Ketua Komisariat LMND UBK, Maulana Guntur Boinauw, menegaskan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait pemenuhan hak dasar rakyat di bidang pendidikan.
Menurut Maulana, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang harus dapat diakses tanpa terkendala kondisi ekonomi. Karena itu, LMND UBK akan terus mengawal komitmen Presiden Prabowo terkait pendidikan gratis, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri.
“LMND akan terus mengawal dan memastikan bahwa komitmen pendidikan gratis, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi negeri, benar-benar dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi harus menjadi hak setiap warga negara,” ujar Maulana.
Ia menambahkan, pendidikan gratis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas, kebebasan berpikir ilmiah, dan demokratisasi di lingkungan kampus. Dengan demikian, akses pendidikan tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang kritis dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain pendidikan, LMND UBK turut menyoroti isu karhutla, evaluasi menyeluruh pelaksanaan Asta Cita, reforma agraria yang berpihak kepada rakyat, penegakan supremasi sipil, serta upah layak bagi pekerja.
Bagi LMND UBK, persoalan kesejahteraan rakyat perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi perjalanan pemerintahan, termasuk bagaimana kebijakan negara menjawab kebutuhan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
“Komitmen pemerintah harus dikawal sampai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. LMND UBK akan terus bersuara agar pendidikan gratis dan berkualitas dapat diakses seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali,” tutup Maulana.
