JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti dugaan penghadangan dan tindakan yang dinilai arogan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 24 September 2026. GMNI mempertanyakan dugaan keterlibatan aparat TNI dalam pengamanan aksi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat tani.
Ketua Bidang Politik DPP GMNI, Fairuz Nasution, mengatakan peristiwa tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan gesekan antara aparat dan massa aksi. Menurut dia, kehadiran institusi militer dalam ruang sipil perlu diperiksa dari sisi dasar kewenangan, pembagian fungsi kelembagaan, serta penghormatan terhadap hak warga negara.
“Kami dari DPP GMNI menyatakan solidaritas dan dukungan terhadap kawan-kawan DPD GMNI Sumatera Utara yang telah menjalankan tanggung jawab perjuangan dalam momentum Hari Tani Nasional. Namun, kami juga mempertanyakan secara serius dugaan keterlibatan dan tindakan aparat TNI dalam menghadapi massa aksi sipil,” ujar Fairuz dalam keterangannya yang diterima Journalreportase.com, Sabtu (26/9/2026).
Fairuz mengatakan pengamanan demonstrasi masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari tugas kepolisian. Karena itu, jika TNI dilibatkan dalam pengamanan aksi sipil, menurut dia, perlu dijelaskan dasar hukum, prosedur, serta batas kewenangannya.
“Kita perlu membedakan secara tegas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. TNI memiliki mandat pertahanan negara, sementara Polri memiliki fungsi utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Dia juga menilai kehadiran personel berseragam militer dalam aksi sipil memiliki dimensi simbolik. Menurut Fairuz, kehadiran tersebut harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan intimidasi terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Seragam militer bukan sekadar pakaian. Ia membawa simbol kewenangan, kekuatan, dan otoritas negara. Karena itu, ketika simbol tersebut hadir di tengah rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi, negara harus memastikan bahwa kehadirannya tidak berubah menjadi pesan intimidasi,” ujar Fairuz.
Meski demikian, Fairuz menegaskan dugaan pelanggaran tidak boleh disimpulkan secara otomatis hanya karena adanya personel TNI di sekitar lokasi aksi. Ia meminta dugaan penghadangan dan tindakan arogan diperiksa berdasarkan kronologi, fakta lapangan, serta kewenangan personel yang terlibat.
DPP GMNI mendorong pemeriksaan transparan terhadap rangkaian peristiwa tersebut. Pemeriksaan, kata Fairuz, perlu mencakup kronologi kejadian, identitas dan kewenangan personel, dasar pelibatan TNI jika memang terdapat penugasan, komunikasi aparat dengan massa, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
“Kami meminta agar peristiwa ini diperiksa secara objektif. Jika terdapat dugaan intimidasi, penghadangan, atau tindakan yang melampaui kewenangan, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Fairuz juga meminta seluruh pihak menahan diri agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Menurut dia, kritik terhadap aparat harus tetap disampaikan berdasarkan informasi yang akurat dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menegaskan perjuangan agraria merupakan bagian penting dari agenda GMNI. Hari Tani Nasional, kata dia, semestinya menjadi ruang untuk membicarakan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, perlindungan petani, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Ketika petani dan mahasiswa turun ke jalan menyampaikan tuntutan, negara seharusnya membuka ruang dialog dan penyelesaian, bukan menghadirkan pendekatan yang dapat mempersempit ruang demokrasi,” ucap Fairuz.
DPP GMNI menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui konsolidasi organisasi, kajian politik, dan langkah sesuai koridor hukum. Fairuz mengatakan dukungan terhadap DPD GMNI Sumatera Utara akan berjalan beriringan dengan komitmen terhadap akurasi fakta, keselamatan peserta aksi, dan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab.
