JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPP IMORI), Ainun Samidah, menyayangkan niat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal untuk maju sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.
Ainun mengatakan persoalannya bukan mengenai kemampuan gubernur memimpin organisasi olahraga. Menurut dia, posisi gubernur memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, terutama dalam memastikan seluruh persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 berjalan maksimal.
“Target NTB menembus lima besar PON 2028 bukan pekerjaan instan. Persiapan atlet dan perburuan medali harus dikawal serius sejak sekarang. Kalau kekhawatirannya target tidak tercapai bila KONI diserahkan kepada orang lain, apakah memang tidak ada figur olahraga di NTB yang cukup dipercaya?” kata Ainun kepada Journalreportase.com Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, gubernur seharusnya berkonsentrasi pada persoalan strategis PON 2028, mulai dari pembangunan dan kesiapan infrastruktur, venue, anggaran, hingga koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, kata Ainun, KONI dapat lebih fokus pada urusan teknis olahraga, seperti pembinaan atlet, pelatih, pemusatan latihan daerah (Pelatda), serta strategi pencapaian prestasi.
“Kalau mau mencari contoh, jangan hanya melihat NTT yang capaian medalinya selama ini masih di bawah NTB. Lihatlah provinsi-provinsi di Jawa yang konsisten berada di papan atas beberapa PON terakhir,” ujarnya.
Ainun mencontohkan sejumlah daerah yang menurut dia mampu menunjukkan prestasi olahraga tanpa menjadikan gubernur sebagai Ketua KONI.
Di DKI Jakarta, Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026-2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur Pramono Anung. Di Jawa Barat, posisi Ketua KONI dijabat Muhammad Budiana, bukan Gubernur Dedi Mulyadi. Sementara di Jawa Timur, Ketua KONI adalah Muhammad Nabil, bukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Gubernurnya tidak harus menjadi Ketua KONI untuk membuat atletnya berprestasi. Yang terpenting justru bagaimana atlet dan pelatih diperhatikan, pembinaan berjalan, Pelatda kuat dan kebutuhan prestasi terpenuhi,” ucap Ainun.
Dia mengingatkan agar keinginan untuk mengendalikan seluruh aspek persiapan olahraga tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Jangan sampai niat untuk mengurus semuanya sendiri justru menjadi tidak efisien. Tugas seorang gubernur sangat luas dan sangat sibuk. Kalau masih harus masuk sampai urusan teknis pembinaan atlet, jangan-jangan malah mengganggu fokus pekerjaan gubernur sendiri,” ujarnya.
Ainun menilai PON 2028 semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan KONI NTB untuk memperkuat pembagian peran. Pemerintah, kata dia, dapat berfokus pada dukungan kebijakan, anggaran dan infrastruktur, sedangkan KONI menangani pembinaan serta pencapaian prestasi atlet.
“Justru PON 2028 harus menjadi momentum pemerintah dan KONI berbagi peran dan berkolaborasi. Kalau semua harus ditangani sendiri, lalu untuk apa ada pembagian tugas dan organisasi? Tujuan kita sama: sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses administrasi PON 2028,” tandas Ainun.
