JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP), dipercaya menjadi Dewan Penilai mewakili Kadin Indonesia dalam ajang Pemaparan Nomine “Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga Tahun 2026” yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (6/8/2026).
Dalam forum tersebut, AYP menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
Salah satu indikator penting, menurutnya, adalah keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pelibatan sektor UMKM, khususnya pengusaha kecil, melalui kemitraan dengan pengusaha besar sangat penting. Daerah harus melibatkan seluruh stakeholder agar investasi benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujar AYP.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap investasi yang masuk mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Karena itu, kemitraan antara investor dengan pelaku usaha daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ekosistem investasi.
Selain itu, AYP mengingatkan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di suatu daerah tidak seharusnya sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama untuk posisi-posisi teknis yang dapat diisi oleh tenaga kerja setempat.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” tegasnya.
AYP berharap aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait percepatan pelaksanaan berusaha.
Menurutnya, investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha perlu diiringi dengan kebijakan yang inklusif, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
