Jakarta — Calon Ketua Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Natael Bremana, meminta organisasi mahasiswa tidak bersikap pasif menyikapi rangkaian kekerasan dan konflik yang terus terjadi di Papua. Menurut dia, situasi di Papua membutuhkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua sepanjang 2026, mulai dari serangan terhadap penerbangan sipil hingga penolakan masyarakat terhadap sejumlah proyek strategis nasional dan investasi berskala besar.
Pada 11 Februari 2026, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak menembak pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Insiden tersebut menewaskan Pilot Egon Irawan dan Kopilot Baskoro, sementara 13 penumpang lainnya selamat. Peristiwa itu berdampak pada penutupan sementara 11 bandara perintis di wilayah Papua.
Kekerasan kembali terjadi pada 2 Juli 2026 ketika pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) ditembak dan dibakar di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pilot Nicholas F. Goselin, warga negara Amerika Serikat, meninggal dunia dalam insiden tersebut. Operasional AMA di Papua sempat dihentikan selama sepekan, sementara aparat Satgas Operasi Damai Cartenz masih melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku.
Di sisi lain, gelombang penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga menguat di berbagai daerah di Papua sejak Mei 2026. Demonstrasi berlangsung di Manokwari, Sorong, dan Jayapura dengan tuntutan penghentian proyek perkebunan sawit, pertambangan, serta proyek pangan skala besar yang dinilai mengancam tanah adat. Di Sorong, warga menolak rencana investasi perkebunan sawit seluas hampir 98 ribu hektare dengan nilai investasi sekitar Rp24 triliun.
Penolakan juga muncul terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Paniai serta sejumlah izin investasi di Papua Tengah. Para pemimpin adat dari tujuh wilayah adat Papua juga menggelar rapat pleno pada awal Juli 2026 yang menghasilkan seruan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Natael menyampaikan lima poin sikap. Ia mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Papua tanpa memandang pelakunya. Namun, menurut dia, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan.
“Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang di langit dan tanah Papua sebelum kita berhenti berpura-pura bahwa ini bukan urusan kita?” kata Natael dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyatakan penolakan terhadap proyek investasi dan PSN yang, menurutnya, mengabaikan hak masyarakat adat serta diiringi peningkatan pendekatan keamanan. “Investasi yang dikawal moncong senjata bukan pembangunan, itu penjajahan gaya baru,” ujarnya.
Selain itu, Natael meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua, mengurangi pengerahan pasukan di wilayah sipil, serta membuka ruang dialog dengan Dewan Adat Papua dan berbagai unsur masyarakat sipil.
Ia juga mengajak organisasi mahasiswa, termasuk PMKRI, GMKI, serta organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, untuk menyampaikan sikap terhadap perkembangan situasi di Papua.
“Diam di tengah penindasan bukan sikap netral, melainkan keberpihakan pada penindas,” kata Natael.
Menurut dia, Papua tidak dapat dipandang semata sebagai kawasan pembangunan atau investasi. “Papua adalah manusia, tanah, dan martabat yang tidak bisa dikorbankan atas nama investasi maupun stabilitas semu,” ujarnya.
Natael menegaskan isu Papua akan menjadi salah satu perhatian yang akan terus diperjuangkannya apabila mendapat amanah memimpin Presidium Pusat PMKRI.
Jika diinginkan, naskah ini juga bisa dibuat lebih khas **Tempo** dengan penambahan unsur *cover both sides* melalui tanggapan pemerintah, TNI/Polri, atau kementerian terkait agar memenuhi prinsip keberimbangan.
