JAKARTA, Journalreportase – Mirwansyah, S.H. kembali mendatangi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia untuk meminta kejelasan terkait rilis BPOM tertanggal 11 Oktober 2024 yang menyebut adanya dugaan “mafia skincare”.
Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang telah dilayangkan pada 23 Juni 2026 dan 29 Juni 2026. Menurut Mirwansyah, hingga saat ini BPOM belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai pihak yang dimaksud dalam rilis tersebut.
“Hari ini kami kembali meminta klarifikasi kepada BPOM terkait rilis mafia skincare tanggal 11 Oktober 2024. Namun sampai sekarang publik belum mendapatkan jawaban yang terang mengenai siapa yang dimaksud dalam rilis tersebut,” kata Mirwansyah usai pertemuan dengan perwakilan BPOM di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam pertemuan itu, kata Mirwansyah, BPOM menyampaikan bahwa informasi tersebut belum dapat diungkap kepada publik karena masih mengacu pada asas praduga tidak bersalah dan belum terdapat produk hukum yang menjadi dasar untuk membuka identitas pihak yang dimaksud.
Meski demikian, Mirwansyah mempertanyakan sikap BPOM yang telah merilis informasi mengenai adanya dugaan mafia skincare kepada publik, namun hingga kini belum menjelaskan perkembangan maupun hasil akhir dari penanganan kasus tersebut.
Menurut dia, publik berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak muncul spekulasi maupun asumsi liar di tengah masyarakat.
“Kami tidak menuduh produk, perusahaan, atau individu tertentu. Yang kami minta adalah kejelasan dan pertanggungjawaban dari BPOM atas informasi yang pernah disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Mirwansyah juga menyoroti adanya informasi dalam rilis BPOM yang menyebut dugaan pelanggaran administratif, penghentian sementara kegiatan tertentu, penghentian distribusi, hingga pembekuan notifikasi produk. Namun, menurutnya, perkembangan dan penyelesaian dari tindakan tersebut belum pernah dijelaskan secara terbuka.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan langsung oleh pimpinan BPOM agar tidak terus menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kami berharap Kepala BPOM atau pejabat yang berwenang dapat memberikan penjelasan resmi sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi dan ketidakpastian informasi,” katanya.
Mirwansyah menegaskan bahwa kedatangannya ke BPOM merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut didorong oleh kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta pentingnya transparansi lembaga publik.
Menurutnya, sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga pertemuan berakhir, Mirwansyah menyatakan belum memperoleh jawaban yang secara spesifik menjelaskan identitas pihak yang dimaksud dalam rilis BPOM mengenai dugaan mafia skincare yang diterbitkan pada 11 Oktober 2024 (red)
