JAKARTA – Buruknya tata kelola energi nasional oleh PT PLN (Persero) dianggap terbukti usai terjadinya pemadaman listrik massal (total blackout) yang melumpuhkan sebagian besar Pulau Sumatera Jumat (22/5/2026) malam.
Sorotam tajam berbagai pihak pun tertuju ke perusahaan plat merah itu antara lain dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).
Peristiwa ini dipandang bukan lagi sekadar masalah gangguan teknis sektoral, melainkan sebuah ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan strategis.
“Pulau Sumatera adalah urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur geopolitik global Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan satu pulau bisa lumpuh total dalam hitungan menit hanya karena satu titik transmisi rontok, ini adalah alarm bahaya! Ini membuktikan manajemen PLN dikelola secara tidak profesional, tanpa visi mitigasi risiko yang matang,” ujar Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H Silalahi, dalam keterangan tertulisnya kepada Journalreportase.com.
Ia bilang Sumatera sering kali diklaim memiliki cadangan daya (reserve margin) yang melimpah dari berbagai proyek pembangkit baru. Namun, surplus di hulu tidak ada artinya jika jaringan transmisi di hilir tidak andal. “Sistem interkoneksi Sumatera terlalu bertumpu pada koridor tunggal tanpa adanya jaringan cadangan yang memadai. Ketika satu jalur utama rontok, tidak ada looping (jalur lingkar alternatif) yang siap menahan beban, sehingga sistem langsung ambruk secara keseluruhan,” bebernya.
Pihaknya lalu mendesak pemerintah agar memberikan atensi khusus dan memberikan intervensi langsung. Krisis kelistrikan di luar Pulau Jawa tidak boleh terus terjadi. Pemerintah harus segera mengevaluasi menyeluruh cetak biru ketahanan energi nasional demi melindungi kepentingan rakyat dan objek vital strategis.
“Menuntut Copot Direktur Utama PT PLN (Persero). Dirut PLN harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan sistemik ini. Jika memimpin korporasi monopoli negara hanya menghasilkan pemadaman massal berulang, maka kepemimpinan saat ini telah gagal total dan layak diganti oleh figur yang lebih kompeten serta visioner,” ucapnya.
PLN juga wajib memberikan kompensasi ganti rugi yang nyata dan transparan kepada seluruh pelanggan terdampak, khususnya para pelaku UMKM yang merugi besar malam ini, tanpa birokrasi yang berbelit.
DPP GMNI juga menyampikan sejumlah solusi pada pemerintah atas persoalan tersebut. Pertama; solusi jangka pendek, audit Investigatif transparansi kompensasi, Audit independen sistem proteksi. “Kementerian ESDM harus membentuk tim independen untuk mengaudit sistem proteksi otomatis (load shedding) di Sumatera. Mengapa sistem isolasi gangguan gagal bekerja, sehingga kerusakan di satu titik harus mengorbankan seluruh pulau?,” bebernya.
Kedua, solusi jangka menengah mulai dari percepatan redundansi jaringan (Grid Redundancy), pembangunan jalur transmisi paralel. “PLN harus segera merampungkan jalur transmisi paralel (sirkit ganda yang terpisah secara geografis). Tol listrik Sumatera harus membentuk sistem ring (lingkar) yang solid, sehingga jika jalur timur terganggu, daya bisa dialirkan secara instan melalui jalur barat atau tengah. Implementasi Smart Grid melalui modernisasi jaringan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi fluktuasi tegangan secara cepat dan mengisolasi wilayah gangguan dalam hitungan milidetik sebelum meluas menjadi blackout,” tutur dia.
Ketiga, solusi jangka panjang yakni desentralisasi energi berbasis potensi lokal dengan kemandirian energi regional (Micro-Grid).”Konsep interkoneksi raksasa harus dikombinasikan dengan kemandirian energi kawasan. Wilayah Sumbagut, Sumteng, dan Sumbagsel harus memiliki anchor power plant (pembangkit jangkar) lokal yang mampu berdiri sendiri (island mode) saat jaringan interkoneksi pulau mengalami kegagalan. Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT): Sumatera kaya akan potensi panas bumi (geothermal), hidro, dan bioenergi. Desentralisasi pembangkitan berbasis EBT di dekat pusat beban akan mengurangi ketergantungan pada transmisi jarak jauh yang rentan terhadap gangguan cuaca dan geografis.Jangan biarkan rakyat Sumatera terus berada dalam kegelapan di tengah kekayaan alam, pertambangan, dan perkebunan mereka yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar rakyat, bukan panggung legitimasi bagi jajaran manajemen yang tidak kompeten,” pungkas Andreas.
Sebagai informasi, pemadaman listrik total yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) hingga Sumatera Bagian Tengah menjadi sorotan serius terkait rapuhnya infrastruktur kelistrikan nasional. Gangguan masif tersebut menyebabkan aliran listrik terputus di sejumlah provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga sebagian Sumatera Barat.
Berdasarkan kronologi yang dihimpun, gangguan bermula pada pukul 18.44 WIB ketika terjadi kerusakan fatal pada jalur transmisi Rumai–Muaro Bungo bertegangan 275 kV. Jalur ini diketahui merupakan salah satu tulang punggung utama interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera yang menopang distribusi pasokan listrik antarwilayah.
Dalam rentang waktu pukul 18.45 hingga 18.50 WIB, gangguan tersebut memicu efek domino (cascading failure) di jaringan transmisi. Putusnya jalur utama menyebabkan ketidakseimbangan beban listrik secara ekstrem dan berlangsung sangat cepat. Akibatnya, subsistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan sinkronisasi frekuensi dengan subsistem lainnya.
Sistem proteksi otomatis kemudian bekerja dengan memerintahkan sejumlah gardu induk dan pembangkit melakukan pemutusan darurat. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi generator dari potensi kerusakan lebih parah akibat lonjakan beban dan tegangan listrik.
Memasuki pukul 19.00 WIB, pemadaman meluas dan menyebabkan blackout total di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, serta sebagian Sumatera Barat. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama karena terjadi pada jam sibuk malam hari. Aktivitas rumah tangga, layanan publik, jaringan telekomunikasi akibat BTS kehilangan daya, hingga aktivitas ekonomi di kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang lumpuh seketika.
Sekitar pukul 19.30 WIB, tim teknis PLN mulai melakukan proses pemulihan sistem secara bertahap. Upaya tersebut dilakukan melalui metode black start atau penyalaan ulang pembangkit secara perlahan, disertai pengujian bertahap pada gardu induk transmisi.
Adapun PLN memproyeksikan proses penormalan sistem membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan jam. Langkah pemulihan dilakukan secara hati-hati guna menghindari kejutan beban susulan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan lebih luas.
