JAKARTA – Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi mimbar perempuan jelang menyambut harkitnas dan hari reformasi nasional di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Dian Septi dari Marsinah.id dalam orasinya menyatakan orde baru telah membungkam gerakan perempuan yang sebenarnya turut andil dalam mengusir kolonialisme.
“Kepentingan kaum perempuan di dalam rumah tangga pada hakikatnya juga merupakan kepentingan politik perempuan. Pada masa orde baru, perempuan kerap menjadi objek pembantaian dan pemerkosaan massal,” kata Dian.
Eks Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, bilang kalau saat masa peralihan dari orde lama ke orde baru, tubuh perempuan menjadi pihak yang paling dikorbankan melalui ribuan kasus pembunuhan dan kekerasan seksual.
“Peristiwa Mei 98 telah menjadi pengalaman trauma kolektif bagi warga Jakarta. Saat ini adalah momentum untuk membangun kekuatan bersama dan mengekspresikan suara perempuan,” tutur Siti.
Mutiara Ika dari Perempuan Mahardika menyesalkan sikap pemerintah yang tidak peduli terhadap nasib perempuan buruh dan kaum marginal.
Selain itu, program penguatan struktur TNI/aparat keamanan dikhawatirkan akan melegitimasi operasi militer di Papua, yang berpotensi menambah korban di kalangan warga sipil.”Fenomena PHK massal, tidak adanya jaminan pendapatan, serta intimidasi saat buruh melakukan mogok kerja luput dari perhatian pemerintah.Muncul indikasi upaya penghapusan sejarah kekerasan seksual masa lalu. Kritik keras diarahkan kepada Menteri Fadli Zon atas pernyataannya yang dinilai menyangkal pemerkosaan massal Mei 1998,” kata Mutiara.
Sedangkan Salomina yang juga Wakil Ketua Bidang Pergerakan Kesarinahan DPP GMNI, menyinggung realitas di tanah Papua, khususnya Papua Selatan, yang belakangan viral melalui film dokumenter pesta babi tentang kehadiran PSN mengancam ruang hidup masyarakat di Papua.
“Negara dikecam karena tidak melibatkan atau mengundang masyarakat adat dalam menentukan arah tujuan pembangunan tersebut.Negara masih menganggap warga dan perempuan Papua sebagai anak tiri, padahal Papua adalah bagian sah dari NKRI. Tindakan represif negara telah merusak masa depan generasi Papua, membuat perempuan Papua kini bergerak melawan,” pungkas Salomina.
