JAKARTA -JOURNALREPORTASE-Keterlibatan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dalam perkara narkotika kini menjadi perhatian serius jajaran elite pemberantasan narkoba di tingkat nasional. Penanganan kasus tersebut tidak lagi dipandang sebagai perkara biasa, melainkan momentum penting untuk membongkar jaringan narkoba sekaligus membersihkan institusi dari praktik oknum yang mencederai kepercayaan publik.
Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat setelah Eko Hadi Santoso memastikan proses penanganan perkara akan mendapat pemantauan intensif dari jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Langkah itu menunjukkan Mabes Polri memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan kasus yang tengah berjalan di Kalimantan Timur.
Pemantauan langsung dari tingkat pusat dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pengusutan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Aparat juga akan mendalami kemungkinan adanya keterkaitan jaringan yang lebih luas, mulai dari pola distribusi, komunikasi antarpihak, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan peredaran narkotika.
“Penanganan kasus tersebut akan dilakukan pemantauan secara intensif oleh jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” kata Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).
Tidak hanya melakukan pengawasan, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga memastikan akan memberikan back up penuh terhadap proses pengembangan perkara. Dukungan tersebut dianggap penting untuk memastikan seluruh rantai jaringan yang terlibat dapat diungkap secara menyeluruh.
Dengan keterlibatan langsung Bareskrim Polri, proses pengembangan kasus diperkirakan bergerak lebih luas dan mendalam. Langkah ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Polri dalam memperkuat perang melawan narkoba tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang diduga terlibat.
Deretan Kasus Oknum Aparat
Kasus dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkotika sebelumnya juga pernah diungkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar hingga menyeret oknum anggota kepolisian.
Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, dan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi, misalnya, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam peredaran serta penerimaan dana dari bandar narkoba.
Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri membentuk tim gabungan untuk mempercepat pengusutan dan eks Kapolres telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik.
Selain itu, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan keterlibatan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat Deky Jonathan Sasiang yang disebut menjadi penghubung dengan bandar narkoba bernama Ishak.
Pengungkapan kasus-kasus besar tersebut memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan narkoba kini tidak hanya menyasar jaringan sipil, tetapi juga menindak tegas aparat yang menyalahgunakan kewenangan.
Banyak pihak menilai langkah tegas tersebut menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia. Karena itu, tindakan cepat, terbuka, dan transparan dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Sejumlah elemen masyarakat juga menilai keterlibatan langsung Bareskrim Polri dalam melakukan pemantauan dan back up pengembangan perkara merupakan langkah strategis. Pengawasan berlapis dianggap mampu mempersempit ruang intervensi sekaligus memperkuat proses pembuktian di lapangan.
Dengan dukungan penuh dari tingkat pusat, aparat diyakini akan terus mendalami setiap petunjuk yang muncul demi membongkar seluruh mata rantai jaringan narkotika yang terkait. Pengusutan diperkirakan tidak hanya berhenti pada satu nama, melainkan berkembang ke pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan dalam jaringan tersebut.
KH Aqil Siroj Apresiasi Langkah Bareskrim
Sikap tegas Bareskrim Polri dalam memberantas narkoba tanpa pandang bulu mendapat perhatian nasional. Tokoh agama Aqil Siroj turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
Menurut Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) itu, langkah Bareskrim Polri menjadi bentuk nyata keseriusan institusi dalam memerangi narkoba yang semakin meresahkan masyarakat.
“Ini langkah tegas. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah naik level dalam melawan narkoba. Ini salah satu bentuk keseriusan Polri dalam memberantas narkoba yang semakin merajalela,” kata Kiai Aqil.
Ia menilai tindakan presisi yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dapat menjadi pemicu bagi aparat di daerah untuk tidak ragu menindak pelaku narkoba, termasuk apabila melibatkan oknum aparat.
“Bisa jadi trigger. Bareskrim membersihkan semua yang terlibat, termasuk oknum aparat yang sudah perwira,” katanya.
Mantan Ketua PBNU periode 2010–2021 itu juga mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap langkah pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Kita semua masyarakat harus apresiasi dan dukung. Apa yang saat ini Bareskrim Polri lakukan tidak lain demi masa depan bangsa yang bersih dari narkoba,” tandasnya.
Presiden Prabowo: Aparat Jangan Bekingi Narkoba
Sebelumnya, Prabowo Subianto juga angkat bicara. Presiden Prabowo menegaskan tidak boleh ada lagi aparat yang terlibat dalam penyelewengan kekuasaan.
Ia meminta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan TNI melakukan pembenahan internal apabila ditemukan anggota yang terlibat pelanggaran hukum.
“Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat yang beking penyelewengan. Beking narkoba, beking judi, beking ilegal ini, beking ilegal itu. Kita harus memperbaiki kondisi bangsa,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Museum Marinah dan rumah singgah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Prabowo juga berpesan agar polisi dan TNI menjadi teladan yang dicintai rakyat.
“Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan kepolisian,” ujarnya.
