JAKARTA – Menjelang 28 tahun Reformasi, arah kebijakan negara kembali menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih memperkuat supremasi sipil, negara justru memperluas pendekatan keamanan ke dalam kehidupan sehari-hari warga. Perluasan peran militer ke ranah sipil, baik melalui kebijakan formal maupun praktik di lapangan, menunjukkan pergeseran cara negara memandang warganya. Dalam situasi ini, militerisasi mulai menjadi pola yang dinormalisasi, bukan lagi sebagai respons terhadap situasi darurat.
Di tengah kondisi hidup yang semakin berat, warga terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Harga kebutuhan meningkat, akses kerja dan layanan publik semakin terbatas, sementara ruang hidup tergerus oleh berbagai proyek pembangunan. Namun negara tidak memperkuat perlindungan sosial, melainkan memperluas pendekatan kontrol. Warga yang terdampak tidak dilibatkan secara bermakna, tetapi diminta untuk menyesuaikan diri, menanggung beban, dan menerima keadaan. Ketika kebijakan gagal menjawab kebutuhan dasar, yang muncul justru penguatan disiplin dari atas, bukan pemenuhan hak dari bawah.
Kecenderungan ini terlihat dalam berbagai kebijakan, termasuk pelibatan militer dalam program-program sipil, hingga rencana pembekalan oleh TNI bagi penerima beasiswa LPDP sebelum keberangkatan ke luar negeri dengan dalih membangun disiplin dan nasionalisme. Pendekatan semacam ini mencerminkan cara pandang yang sempit: seolah-olah persoalan kebangsaan dapat diselesaikan melalui pelatihan semi-militer. Padahal dua entitas ini memiliki perbedaan mendasar: militer berbasis ketaatan pada atasan, sedangkan akademisi berbasis pada kebenaran ilmiah dan logika, serta kebebasan berfikir kritis. Nasionalisme tidak lahir dari penyeragaman atau indoktrinasi, melainkan dari keadilan sosial, penghormatan terhadap kebebasan berpikir, dan kepercayaan negara kepada warganya. Ketika ruang sipil diisi oleh logika komando, yang tergerus bukan hanya kebebasan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.
Militerisasi yang meluas berjalan beriringan dengan mengerasnya kecenderungan otoritarianisme dalam kehidupan publik. Kritik semakin dipersempit, partisipasi warga dipinggirkan, dan kebijakan kerap diambil tanpa akuntabilitas yang memadai. Negara tampak semakin menjauh dari tanggung jawab sosialnya, sementara warga terus diminta untuk menanggung konsekuensinya. Menjelang peringatan Reformasi, situasi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Warga tidak seharusnya terus menjadi bantalan bagi kegagalan kebijakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Supremasi sipil, ruang demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dikembalikan sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
Untuk itu kami menyerukan:
1. Negara harus menghentikan perluasan peran militer dalam ranah sipil dan memastikan supremasi sipil dijalankan secara konsisten;
2. Jaksa Agung segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran berat HAM dengan membentuk Tim Penyidik ad hoc sesuai mandat Pasal 21 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Pemerintah menghentikan upaya penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran berat HAM karena berisiko melanggengkan impunitas dan mengabaikan hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM;
4. Komnas HAM melakukan penyelidikan pro-justitia atas dugaan pelanggaran berat HAM, termasuk pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, juga penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, harus berjalan independen dan bebas dari intervensi.
Demikian selebaran ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.
Jakarta, 7 Mei 2026
JSKK, JRKI, KontraS, Imparsial, AII, Perempuan Mahardika, jakartanicus, LBH Jakarta, YLBHI, PBHI Nasional, Trend Asia, Amartya
