JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Upaya “perang” melawan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) kian menunjukkan eskalasi serius.
Komitmen tegas pemerintah, khususnya melalui kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus, menyusul sorotan dari Komisi III DPR RI yang masih menemukan praktik peredaran narkotika di dalam lapas.
Menanggapi hal itu, Agus menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelaku, termasuk jika melibatkan oknum petugas.
“Kami berkomitmen menindak tanpa pandang bulu. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, sanksi tegas hingga proses hukum akan diberlakukan,” tegas Agus, Kamis (9/4/2026).
Sebagai bagian dari strategi pemberantasan, Kementerian Imipas memperkuat sistem pengamanan berbasis teknologi, meningkatkan intensitas razia baik rutin maupun insidentil, serta mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian RI, dan TNI.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menutup celah peredaran narkotika yang selama ini masih terjadi di dalam lapas dan rutan.
Langkah tegas tersebut mendapat apresiasi dari analis kebijakan publik, Nasky Putra Tandjung.
Ia menilai kebijakan yang diambil mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas narkoba hingga ke dalam sistem pemasyarakatan.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memberikan apresiasi tinggi dan mendukung penuh kebijakan Menteri Imipas dalam memberantas peredaran narkotika di seluruh lapas dan rutan,” ujar Nasky, Minggu (12/4/2026).
Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan, konsistensi pelaksanaan razia, serta sinergi lintas lembaga sebagai langkah konkret di lapangan.
Dirinya juga menyoroti perlunya pendekatan pembinaan bagi warga binaan agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
“Kami juga terus mendorong program pembinaan dan rehabilitasi agar warga binaan tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ini bagian dari upaya menciptakan lingkungan lapas yang bersih, aman, dan berintegritas,” tambahnya.
Sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah, Kementerian Imipas telah memindahkan sebanyak 2.284 warga binaan kategori bandar dan berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan.
Kebijakan ini dinilai sebagai strategi efektif untuk memutus rantai peredaran narkotika dari dalam lapas. “Pemindahan ini bukan sekadar relokasi, melainkan upaya membersihkan lapas dan rutan dari transaksi narkotika sekaligus memberikan tindakan represif dan rehabilitatif,” jelas Nasky.
Selain penindakan, pemerintah juga memperkuat program pembinaan melalui rehabilitasi dan pembinaan kepribadian dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah.
Lebih lanjut, Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional.
“Peredaran narkoba merusak moral, menghancurkan generasi, dan menggerogoti masa depan bangsa,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan Kementerian Imipas menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam program Asta Cita.
“Komitmen Menteri Imipas Agus Andrianto dalam pemberantasan narkoba di lapas dan rutan senafas dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda reformasi hukum yang menekankan penguatan pencegahan dan pemberantasan narkoba,” pungkasnya.
