BALARAJA- JOURNALREPORTSE- Salah satu progam Gubernur Banten yakni proses untuk balik nama sepertinya ‘diabaikan’. Pasalnya ada Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang mencuat, ketika salah seorang wajib pajak, warga Banten berinisial (ID) mengaku kecewa saat hendak mengurus balik nama dan pajak kendaraannya pada Jumat (11/04/2025).
ID menceritakan kekecewaannya pada saat Ia ke Samsat Balaraja hendak mengurus kendaraan roda dua (sepeda motor) miliknya untuk proses balik nama dan bayar pajak, dimana ada oknum yang diduga petugas dari Samsat Balaraja mengatakan bahwa tanpa KTP pihak pertama tidak bisa di urus.
“Kata petugas Kalau ga ada KTP pemilik pertama ga bisa”, ujar ID kepada media.
Namun, masih katanya, oknum yang di duga petugas Samsat Balaraja tersebut mengatakan pada dirinya untuk masalah itu bisa dibantu.
“Kata dia bisa di bantu”, lanjutnya menceritakan pengalaman pahitnya.
Lebih lanjut ID mengatakan nominal yang di mintanya sebesar Rp200 ribu, tetapi pada saat itu Ia tidak membawa uang yang cukup sehingga ia balik kerumahnya kembali. “Saya balik lagi mas, ga jadi proses balik nama dan bayar pajak, uang nya kurang,” ID menuturkan.
Padahal sudah jelas melalui keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 170 Tahun 2025, tentang pembebasan pokok dan/atau pajak kendaraan bermotor yang di tandatangani langsung Gubernur Banten, Andra Soni.
“Pemberlakuan kebijakan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 10 April sampai 30 Juni 2025. Syaratnya apa? Syaratnya adalah meyelesaikan pajak tahun di 2025. Dan kemudian beban pajak tunggakan dan lain-lain itu kita putihkan”, ucap Andra Soni di Gedung Negara, Kota Serang (27/3)
Selainn pemutihan denda pajak kendaraan, program yang diberikan Gubernur Banten juga membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor.
