JAKARTA-JOURNALREPORTASE – Netralitas aparatur negara dalam menyongong tahun politik pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang menjadi suatu keharusan yang tak dapat ditawar lagi.
Mulai dari jajaran Kementerian, pemerintah daerah, TNI dan aparat penegak hukum tak terkecuali kepolisian wajib memegang teguh netralitas.
Sebab, landasan hukumnya sudah jelas mengatur mengenai hal tersebut.
Pemerhati kepolisian, B. Sadono Priyo, bilang Polri memegang peranan penting dalam menyukseskan terselenggaranya konstelasi politik lima tahunan itu.
“Secara khusus jajaran Polda Metro Jaya sebagai etalasenya Polri apalagi instrumen penyelenggaran pemilu tingkat pusat berkedudukan di wilayah hukumnya,” kata Sadono saat berbincang dengan Journalreportase.com, Jumat (17/11/2023).
Dia masih menaruh keyakinan jika satuan kerja Polri besutan Irjen Karyoto itu berdiri pada posisi yang semestinya.
“Kami optimis Polda Metro di bawah kepemimpinan Pak Karyoto akan berada di tengah dan tak memihak atau condong ke pihak maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Kendati begitu, pria tamatan FISIP Universitas Diponegoro (Undip) ini mengimbau para pimpinan satker maupun kewilayahan di Polda Metro untuk selalu mengarahkan anggotanya supaya dalam pelaksanaan tugas tetap menjaga profesionalitas.
“Arahan dari pimpinan kepada anak buah jangan sampai terabaikan guna memastikan kelancaran berdinas di lapangan dengan segala dinamikanya,” pungkasnya. (AY)
