Bandung – Menjelang tahun politik yakni pelaksanaan Pemilu 2024, dukungan pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu agar berlangsung aman, lancar dan damai disuarakan berbagai kalangan.
Termasuk dari unsur buruh dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI).
Sekjen DPP FSPMI Sabilar Rosyad menyebutkan bahwa pihaknya siap bergandengan tangan dengan berbagai unsur terkait dalam mewujudkan kondusivitas.
Untuk itu, khususnya kalangan buruh diimbau agar dalam setiap aksi supaya tetap berpegangan pada aturan yang berlaku.
“Kami DPP FSPMI siap membantu Polri memelihara kondusivitas, termasuk ketika menyampaikan pendapat dan pandangan,” ujar Sabilar, Senin 25 September 2023.
“Namun hal itu juga membutuhkan seluruh elemen masyarakat, termasuk oleh buruh itu sendiri. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga kamtibmas yang kondusif, bersama-sama dengan pihak lainnya, termasuk kepolisian,” tambah dia.
Apalagi saat ini buruh tengah menyuarakan isu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dan minta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.
“Aksi massa itu merupakan awal dari gelombang aksi setiap hari di tiap-tiap kab/kota dan provinsi di seluruh Indonesia,” tutur Sabilar.
Untuk UU Ciptaker yang memang sudah masuk ke MK, karenanya semua pihak diminta untuk hormati proses hukum yang berlajan. “Sehingga kami, Partai Buruh, meminta agar Hakim MK bisa membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja tanpa kata-kata bersyarat,” bebernya.
