JAKARTA- JOURNALREPORTASE -Pengamat serta pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, angkat bicara menanggapi pemberitaan di salah satu media online soal maraknya praktik percaloan di area kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) Daan Mogot, Jakarta Barat.
Pria bergelar Magister Hukum ini mengungkapkan praktik percaloan dalam proses pembuatan SIM bisa terjadi karena sejumlah faktor.
Diketahui, praktik percaloan yakni adanya pihak-pihak yang menjanjikan bisa membantu warga untuk mendapatkan SIM baru dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku seperti ujian praktik dan teori disertai biaya yang melebihi tarif resmi sebagaimana ketentuan yang ada.
“Sistemnya kan sudah ada, termasuk landasan hukumnya. Dengan adanya kejadian tersebut titik lemah pada pengawasan,” kata Budiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (20/2/2022).
Ia juga membeberkan kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh pihak terkait guna menekan adanya praktik percaloan.
“Bagaimana mengaktifkan pengawasan baik internal maupun eksternal. Di Internal laksanakan pengawasan secara hierarki dan berjenjang (Propam & Itwasda), peran serta pengawasan masyrarakat juga dibutuhkan baik secara perorangan, kelompok maupun secara kelembagaan,” ujarnya.
Jika ada oknum baik itu dari pihak internal Satpas SIM Daan Mogot maupun swasta yang terlibat praktik percaloan, Budiyanto menyarankan agar pihak pengawas dapat bertindak secara tegas dan tanpa pandang bulu.
“Berikan sanksi secara tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran dan berikan reward kepada anggota yang bekerja baik. Perlu membangun keseimbangan antara reward dan punishment. Pengawasan secara konsisten,” tutur dia. (AY)
