journalreportase.com, Ditengah situasi pandemi yang masih terus berjalan dan belum jelas sampai kapan berakhir, jelas ‘menakutkan’ buat sekelompok orang yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Driver Online (Komando), terkait dengan adanya sistem regulasi dalam ekonomi ruang digital transportasi online, yang dirasa sangat memojokkan para mitra driver online tersebut.
Perihal keberatan tersebut disampaikan oleh Sagu Agustinus selaku kuasa hukum dari KOMANDO. Para mitra driver online tersebut meminta pemerintah selaku regulator agar memberikan kajian mendalam terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi online. Sekaligus memberikan payung hukum terhadap pengakuan dan perhitungan asset kendaraan para mitra (tangible asset) dalam nilai ekonomi.
“Intinya kami meminta pengakuan dan penilaian terhadap aset kendaraan para mitra. Jangan sampai aset ini tidak diakui, karena ini hak kami sebagai mitra,” sebut Sagu Agustinus saat Konferensi Pers, Selasa (23/3) dikawasan Depok.
Lebih lanjut Sagu Agustinus menyebutkan bahwa tuntutan mereka jelas dan terarah bahwa kapitalisasi asset tak berwujud pada perusahan aplikasi transportasi online tetap harus memperhitungkan juga asset para mitranya. Dalam hal ini KOMANDO menilai bahwa mitra telah melakukan penyertaan modal daalam ekosistem bisnis transportasi online seperti yang tertuang pada UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Oleh karenanya Komando menyampaikan dan meminta perusahan pemilik aplikasi transportasi online untuk dapat memberikan dan menghadirkan perhitungan ekonomi terhadap aset para mitra. Upaya tersebut juga dilakukan KOMANDO dengan melaporkannya ke berbagai instansi Pemerintah, seperti Kemenhub, OJK, Komisi Pegawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kami berharap Pemerintah selaku regulator juga bisa mengeluarkan aturan main yang jelas dan memberikan jaminan kepastian serta perlindungan bagi kami para mitra diver online agar tak selalu dijadikan objek yang dirugikan. Meski kami sendiri sesungguhnya bingung mau mengadu ke Pemerintah tapi ditujukan ke badan apa? atau lembaga apa? yang bisa membantu menangani permasalahan yang sedang kami hadapi,” beber Sagu.
