JournalReportase.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan menggelar pameran Internasional Public Service Untuk Kali pertama di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 dan November 2018. Dalam acara tersebut akan diumumkan peraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Acara itu sendiri akan dihadiri 5.000 peserta dan undangan dari seluruh dunia. Dengan penghargaan ini, mereka akan menerima dana insentif daerah. Penghargaan akan dilakukan dalam International Public Service Forum.
“IPS forum menjadi wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi bagi penyedia dan pengguna pelayanan publik. Para inovator di bidang pelayanan publik juga akan mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi,” ucap dia. Penganugrahan penghargaan kepada top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018 akan dilaksanakan pada pembukaan internasional public service forum tanggal 7 November 2018, yang rencananya akan diserahkan oleh bapak presiden (Joko Widodo),” kata Menpan RB, Syafruddin di kantornya, Jakarta, Senin (22/10/2018) pagi.
Syafruddin juga menyebutkan, kompetisi ini diikuti oleh pelayanan publik ditingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Penilaian kompetisi ini dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari akademisi dan pakar yang kompeten dan memiliki reputasi baik.
“Top 40 inovasi pelayanan publik merupakan inovasi yang dikategorikan terpuji hasil seleksi top 99. Akan diberikan dana insentif daerah bagi pemerintan daerah yang inovasinya terpilih dalam top 40,” kata Syafruddin.
Adapun peraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 terdiri dari 5 pelayanan publik ditingkat kementerian, 2 lembaga berasal dari Kepolisian RI, ada delapan inovasi pelayanan publik dari pemerintah provinsi, 15 kabupaten dan 10 kota. Menurut Syafruddin, pelayanan publik yang meraih penghargaan akan dipamerkan di acara Internasional Public Service.
Syafruddin memaparkan terdapat lima inovasi dari kementerian yang masuk 40 besar, meliputi satu inovasi masing-masing dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Sosial. Kemudian, dua inovasi dari Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu ada 15 inovasi yang berasal dari kabupaten, meliputi satu inovasi di Banyuwangi, Lumajang, Luwu Utara, Malang, Merauke, Pangkep, Rote Dao, Sumbawa, Takalar, Teluk Bintuni, Timor Tengah Utara, Trenggalek, dan Tulung Agung. Ada pula dua inovasi berasal dari Klungkung.
Di luar itu, ada sepuluh inovasi pelayanan publik yang berasal dari pemerintah kota. Rinciannya, satu dari Bandung, Bogor, Cimahi, Madiun, Padang, Parepare, dan Tegal. Lalu, tiga inovasi pelayanan publik yang dari Surabaya. “Top 40 inovasi pelayanan publik merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding,” kata Syafruddin di kantornya, Jakarta, Senin (22/10).
Syafruddin menambahkan, empat puluh inovasi pelayanan publik ini merupakan hasil seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh tim evaluasi dan panel independen. Sebelumnya, terdapat 2.834 inovasi pelayanan publik yang diseleksi hingga berjumlah 99 pada September 2018.
