JournalReportase.com, Sebagai perusahaan yang berbasis Financial Technology (FinTech), PayTren Aset Manajemen terus berinovasi setelah beberapa pekan sebelumnya meluncurkan sistem reksa dana online di Bursa Efek Indonesia, pada Selasa (5/6/2018) lalu. Malahan enam bulan sebelumnya PayTren juga sudah meluncurkan dua reksa dana sekaligus.
Usaha ini menunjukkan bahwa PayTren yang di nahkodai oleh Ustadz Yusuf Mansyur tidak main-main. Apalagi di penghujung tahun 2018 PayTren ditargetkan memiliki pengguna mencapai 10-12 juta pengguna.
“Kalau dalam satu keluarga aja ada 5 orang atau juga bisa lebih yang menggunakan PayTren, saya targetkan itu bisa mencapai 10-12 juta pengguna dengan akumulasi nilai mencapai 30 Triliun Rupiah. Sekarang saja sudah lebih dari 2.6 juta. Insya Allah tercapai ya,” jelasnya ditemui usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan DITJEN DUKCAPIL Kementrian Dalam Negeri bersama PT. Verita International dan Yayasan Daarul Quran, terkait pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP di gedung E DITJEN DUKCAPIL Kementrian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/6).
“selain sudah membuat teknologi QR Code, PayTren juga nggak lama lagi bisa dipakai buat bayar tol dan lainnya. Jadi memang bakalan banyak terobosan yang akan kita lakukan untuk memanjakan pengguna PayTren,” lanjut Yusuf Mansyur.
Dengan dukungan akses data dari DITJEN DUKCAPIL Kementrian Dalam Negeri, bukan tidak mungkin target 10 juta pengguna PayTren itu akan tercapai. Dengan menggandeng DitJen Dukcapil, tentu PayTren bisa mendapatkan akses Data Kependudukan Investor. Caranya dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para investornya.
Yusuf Mansur mengatakan, pemanfaatan NIK ini akan memudahkan investor dalam proses registrasi, khususnya bagi peminat reksadana “recehan”.
Yusuf juga menjelaskan, sekitar lebih dari 100 ribu masyarakat yang berminat menggunakan Paytren dan produk turunannya sebelumnya merasa kesulitan lantaran harus melakukan registrasi karena harus mengisi 72 kolom dalam formulir pendaftaran.
“Alhamdulillah, dengan ditandatangani perjanjian kerja sama ini, form isian tinggal sekitar 14 isian saja,” kata Yusuf Mansur.
Pendiri Daarul Qur’an ini juga menambahkan, nantinya sistem registrasi akan lebih mudah lagi. Sebab, dengan hanya mencocokkan NIK yang terdaftar di Dukcapil, masyarakat yang ingin menggunakan PayTren dan turunan produk lainnya bisa langsung mendaftar dan berinvestasi.
Sementara itu Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan PayTren merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number, data kependudukan tunggal yang digunakan untuk semua keperluan.
“Kami mencoba bergerak dengan pendekatan yang menyesuaikan dengan konteks jaman,” jelasnya.
Dihari yang sama Yusuf Mansyur beserta rombongan yang didampingi Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha ini turut mengunjungi Galery dan Call Center, rombongan juga ikut menjajal berbagai fitur layanan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil, seperti dasboard pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dan mengakses data kependudukan.
“Ada sekitar 978 kementrian dan non lembaga yang bisa mengakses data kependudukan sari kita,” ucap Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha.
Selain itu juga Yusuf Mansyur beserta jajaran dari PayTren juga diajak untuk ikut memantau layar monitor berukuran besar yang menampilkan kondisi server layanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia, konsolidasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta data kependudukan melalui aplikasi Geographic Information System (GIS).
GIS sendiri menampilkan data agregat kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tinggat provinsi. Layanan berbasis web ini bisa diakses oleh masyarakat di alamat url www.gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta melalui personal komputer atau smarphone.
“GIS ini menampilkan profil kependudukan di suatu daerah, dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat provinsi”, jelas Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha saat mendampingi rombongan.
