Jakarta-Journal reportase,- Ditengah kesibukannya yang padat, Kapolri Jenderal Tito masih bisa menuangkan pikirannya berupa ide dan gagasan. Pengalamannya sebagai Polisi abdi negara dan saat ini memegang jabatan sebagai Pimpinan di Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian bersama peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo merilis buku barunya yang diberi judul “Democratic Policing” Peluncuran dan bedah buku digelar di Gedung LIPI, Jakarta, pada Selasa (21/11/2017).
Buku setebal 494 halaman itu membahas paradigma aparat kepolisian pada era demokrasi di Indonesia tentang polisi bukan merupakan alat kekuasaan negara melainkan mengabdi dan melindungi masyarakat secara umum.Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu diterbitkan buku itu sebagai pedoman bagi aparat kepolisian untuk bekerja.
Sehingga, buku itu penting bukan hanya bagi dunia akademik.”Bagi saya ini penting kenapa? Karena sebagai kepala polisi Indonesia, saya diberi amanat bagaimana mengubah mindset kemudian melakukan perubahan-perubahan reformasi di kepolisian,” tutur Tito.
Dia menjelaskan, instansi penegak hukum tersebut sudah membuat cetak biru tentang reformasi kepolisian sejak awal 1998.Reformasi kepolisian meliputi reformasi di bidang struktural, organisasi, instrumen, dan aturan-aturan hukum. Namun, menurut dia, budaya atau kultur di dalam kepolisian paling banyak belum berhasil.
“Ini yang menjadi tanggungjawab kami termasuk saya bagaimana mengubah kultur dan mainset untuk memahami betul bahwa sekarang ini adalah era demokrasi. Sekarang ini yang punya negara adalah rakyat dan bagaimana kita bisa menempatkan polisi kita agar dapat dipercaya publik,” kata dia.
“Buku ini bisa jadi pegangan orang di lapangan. Ini (buku) kelasnya, segmennya, eksternal yang peduli ke polisi dan perwira yang pemikir, juga bintara tapi pemikir. Ini semacam payung filosofis. Kalau (polisi) fighter pusing baca buku ini,” kata Tito dalam sambutannya di LIPI.
Menjadi kapolri, Tito melanjutkan, itu adalah pekerjaan paling kompleks dan memusingkan.Polisi di Tiongkok menurutnya lebih enak, walau masyarakatnya besar sekali jumlahnya, tapi mereka punya sistem yang bertangan besi.
“Di kita tidak, (kita) menggunakan open demokrasi, (padahal) rata-rata masyarakat masih low class. Singapura polisinya (enak), kalau kita, bangun pagi langsung menumpuk laporan semua Polda. Mustahil seorang kapolri mampu untuk mengubah semua polisi. 440.000 personil kita. Ini Lebih besar dari penduduk Brunai,” tegasnya.
previous post
next post
