Jakarta , Journal Reportase- Warga DKI Jakarta mengeluh dan kecewa terhadap standarnisasi sistem pendidikan, termasuk kesehatan di DKI.
Artinya, ke dua sektor ini (pendidikan dan kesehatan red) masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Pemprov DKI dibawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi beserta jajarannya.
Hal ini mengisyaratkan, di lingkungan dinas-dinas harus bekerja keras untuk menyelesaikan PR kalau perlu sampai tuntas. Pasalnya anggaran yang digelontorkan cukup besar untuk ke dua sektor. Tambahan lagi, anggaran 78 triliun, dana yang dikelolah oleh Pemprov DKI untuk menyelesaikan PR besar peninggalan mantan Gubernur DKI Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot.
PR besar, antara lain selain ke dua sektor tersebut juga ditambah fdengan bidang, kesejahteraan sosial (kesra). Dan tidak kalah pentingnya masalah reklamasi sampai sekarang masih menjadi sorotan publik karena eksekutif dan legeslatif Pemprov DKI masih diperdebatkan..
Fraksi Partai Demokrat Anggota Komisi B, Ahmad Nawawi, mengatakan bahwa standarnisasi sistem pendidikan di DKI masih sangat jauh dari harapan masyarakat DKI, Ahmad Nawawi menilai, pendidikan di Jakarta belum merata di semua lini, pasalnya masih adanya kesenjangan sosial antara sekolah negeri dan swasta. “Kesenjangan sosial itu memunculkan berbagai polemik di kalangan para pendidik/ pengajar yang ada di sekolah-sekolah swasta, mereka merasa di “anak tirikan” oleh pemerintah , baik yang ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah.
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Aliyah,”ucapnya. Terutama, terangnya pada masalah fasilitas kebutuhan sekolah sampai rehabilitasi gedung. Nawawi mengakui, tidak hanya laporan guru-guru , bahwa sekolah negeri selalu di prioritaskan, artinya kebutuhan sekolah mulai dari faslitas komputer, laboratorium, hingga alat-alat tulis disiapkan, dan gratis termasuk SPP.
Meski Pemprov DKI sudah memberikan kemudahan untuk mendukung pendidikan sekolah anak melalui KJP ( Kartu Jakarta Pintar) itu belum cukup, dan merata . Dikarenakan, KJP setelah disidak oleh anggota dewan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan kental muatan politisnya.” Ada sekitar 10.0000 siswa/murid di DKI berbagai tingkatan sekolah, orang tuanya mampu, kaya tapi masih mau terima KJP. “ungkapnya.
Dalam kehadiran Anggota DPRD DKI Ahmad Nawawi, didampingi kader-kader Demokrat Sofari Ketua DPAC Kec. Jagakarsa, Ketua DPAR Kel. Srengseng Sawah Heru Prasetyo .
Hadir pula Babinsa Polsek Jagakarta, dan pejabat teras Rw.019 Kp. Srengseng Sawah diantaranya, Agung Setia Budi, Ketua RW 019 , Ketua LMK Yadi, Tokoh Masyarakat H. Sofyan Sauri, Tokoh Agama H. Makmun Batubara, Ketua Mussolah Darusslam, para Ketua RT 001,002,003,004, dan Ketua Mushollah Darussalam H. Makmun Batubara serta seluruh warga RW.019 dari berbagai komunitas Guru Swasta maupun organisasi masyarakat linnya juga turut memeriahkan acara meski sempat hujan deras.
Ahmad Nawawi lebih lanjut mengatakan, tidak sedikit orang tua murid yang kurang mampu, justru masih ada yang belum mendapatkan KJP. “ Ini kan benar namanya, wong mampu kaya kok nggak malu menerima KJP, ditaruh mana itu muka, mbok ya ngalah toh kasihlah kepada yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Untuk itu terkait dengan pendidikan, bersama Gubernur/ Wakil Gubernur dan dinas terkait dengan, komisinya, terang Ahmad Nawawi, akan mengawasi secara ketat agar kelanjutan masyarakat yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah dapat menikmati pendidikan dengan layak dan baik. “Kita berharap masalah pendidikan di DKI tidak hanya milik orang kaya atau mampu, tapi juga yang kurang mampu punya hak yang sama. dana KJP menjadi tepat sasaran,”tuturnya. [untung sugianto]
