JROL_JAKARTA,- Kabar mengejutkan terjadi dilingkungan perusahaan minyak milik negara. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mengumumkan PT Pertamina Persero, resmi mencopot Dirut Dwi Sutjipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang, Jumat, (3/2/17).
Hasil rapat itu pula, untuk sementar posisi Dirut dipegang Pelaksana Tugas (plt) Yenny Handayani yang sebelumnya memegang jabatan sebagai direktur Gas dan EBTKE.
Komisaris utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan, keputusan ini dibuat atas latar belakang penyegaran dan perlunya Pertamina untuk fokus menangani banyak megaproyek ke depan.
Tanri menjelaskan, untuk mendukung megaproyek tersebut perlu adanya kekuatan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan jajaran di bawahnya. “Butuh penyegaran. Memang dalam organisasi yang penting adanya teamwork. RUPS dalam hal ini menteri juga meniadakan wakil dirut,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, pemegang saham harus segera memutuskan struktur organisasi yang baru untuk mengawal perusahaan besar ini. “Pertamina merupakan perusahaan yang multikompleks tentunya hharus memiliki managemen efektif,”katanya.
Buntut pencopotan ke dua pejabat ini, terang Tanri, ada persoalan kepemimpinan di internal Pertamina , terutama antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang yang berimbas pada pengambilan kebijakan perusahaan.
“Tidak terjadi kecocokan, makanya kami bilang ada teamwork yang tidak berjalan dengan baik,” ujar Tanri di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Sebenarnya, jabatan wakil direktur utama Pertamina merupakan jabatan baru di tubuh perusahaan migas nasional itu. Pada Oktober 2016 lalu, Menteri BUMN, Rini Soemarno menambah dua jabatan baru di plat merah ini, yaitu wakil direktur utama serta direktur megaproyek pengolahan dan petrokimia. Tujuan dimunculkan Wakil Dirut, kata Tanri agar ada pembagian tanggung jawab antara sektor hulu dan ahilir. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. “Sesudah strukturnya disepakati, kami (harus) cari orang yang memang bisa bersinergi,” katanya.
Pernyataan mentan Menteri BUMN itu juga dikuatkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Tri Hargo.”Masalah kerja sama dan kekompakan perlu dijaga, jadi kalau misalnya menajemen enggak berani mengambil keputusan, banyak yang tertunda, maka proyek itu akan tertinggal,” kata Gatot. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan dicopotnya dua pemimpin Pertamina ini, sudah dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN.
“Bahwa pada pagi hari ini tadi sudah ada penyerahan surat keputusan (SK) pemberhentian Direktur dan Wakil Dirut PT Pertamina Persero. Baik Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Dan, mulai hari ini beliau diberhentikan sesuai SK Menteri BUMN,” kata Gatot di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/1).
Sama halnya dengan Tanri, penjelasan Gatot, diberhentikannya Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang ini dikarenakan Pertamina membutuhkan penyegaran manajemen. Sehingga, dengan adanya perombakan jabatan ini diharapkan Pertamina bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Ini masalah leadership yang ada di Pertamina. Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa. Pertamina tugasnya strategis. Manajemen harus solid. Internal yang ada perlu ada penyegaran,” imbuhnya.
Kinerja Dua Pemimpin Sudah Bagus
Sementara, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ikut angkat bicara terkait dicopotnya ke dua pemimpin Pertamina. Presiden FSPPB, Noviandri mengatakan, kinerja Pertamina saat dipimpin kedua orang tersebut sebetulnya sudah cukup bagus. Bahkan, bisa dibilang terbaik karena mampu meraih keuntungan hingga Rp 40 triliun sekaligus melampaui prestasi Petronas.
“Tentunya sangat mengagetkan kita semua, kalau melihat dari sisi kinerja tentunya kita mahfum bahwa pada saat inilah kinerja Pertamina terbaik dengan mendapatkan profit hampir Rp 40 triliun hingga mampu melampuai profit dari raksasa Migas seperti Petronas,” ujar Noviandri, Sabtu (4/2/2017).
Menurut Noviandri, jika alasan pencopotan adalah karena adanya disharmoni antara Dirut dan wakilnya, maka yang menjadi tanggung jawab para komisaris sebagai pengawas adalah menghapus jabatan Wadirut guna menghindari adanya ‘matahari kembar’ di tubuh Pertamina. FSPPB juga berharap, siapapun yang ditunjuk menjadi Dirut Pertamina nantinya, harus terbebas dari kepentingan politik pihak manapun. Terpenting lagi, Dirut tersebut harus mampu membawa Pertamina lebih baik ke depan, terutama mengatasi tantangan penyediaan BBM ke masyarakat yang semakin berat maupun sejumlah pekerjaan lainnya. [red]
