by

Politisi PDIP Nilai Menko Polhukam Sesat

[JAKARTA] Kasus penggeledahan PT Pelindo II dan reaksi Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang menelepon sejumlah menteri membuka mata publik tentang siapa dan apa sesungguhnya yang terjadi di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Ketika Bareskrim Mabes Polri menggeledah PT Pelindo II, RJ Lino mengadu ke Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Dia bahkan sempat mengancam akan mengundurkan diri bila pengaduannya tak diindahkan.

“Kalau RJ Lino kuat, berarti ada bagi-bagi. Sebelumnya saat kantornya digeledah dia mengancam mundur, namun sampai sekarang tidak mundur juga. Maka apa yang dikatakan Menko Polhukam Luhut Panjiatan itu adalah sesat. Ada kepentingan apa Luhut minta Buwas dicopot?” kata Anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Masinton Pasaribu dalam diskusi di Press Room DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).

Masinton Pasaribu mengatakan, apa yang dikatakan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan untuk mempengaruhi Presiden Joko Widodo mencopot Kepala Bareskrim Budi Waseso (Buwas) adalah menyesatkan.

“Menurut saya, mempengaruhi presiden untuk mencopot Buwas sebagaimana yang dilakukan Luhut Panjaitan adalah sesat. Ada apa dengan Luhut?” tanya dia.

Kalau Menko Luhut menuduh Buwas bikin gaduh dalam mengusut dugaan kasus korupsi, menurut Masinton ini juga aneh. “Pangkal isu gaduh kan di Luhut. Kenapa Buwas yang dituding sumber gaduh? Biangnya kan dia,” katanya.

Mestinya, lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, masyarakat harus marah dengan keadaan gaduh yang ditiup oleh Menko Polhukam Luhut.

“Sikap gaduh Lino, Luhut dan petinggi negara ini saat Pelindo II digeledah, ini merusak tatanan di tubuh kepolisian. Itu pekerjaan bandit. Itu yang bikin kita marah,” kata pria yang mengaku orang yang paling membenci polisi di saat masih menjadi aktivis dulu itu.

Penyesatan Opini

Masinton juga menilai, ada penyesatan opini ketika menyatakan bahwa Bareskrim Polri tengah membuat gaduh sehingga perekonomian nasional kian tak stabil.

Dia menilai, apa yang dilakukan Menko Polhukam Luhut justru telah merusak tatanan penegakan hukum, khususnya kinerja institusi Kepolisian.

“Bukan kita membela institusi-institusi. Jangan sampai terjebak, hanya membela KPK dengan tameng pemberantasan korupsi. Karena apa pun, rencana pencopotan Komjen Buwas ini sudah menimbulkan kegaduhan sendiri,” katanya.

Kasus kegaduhan ini bermula pada Jumat (28/8), ketika Bareskrim Mabes Polri menggeledah Kantor Pelindo II. Polisi mencari dokumen terkait dengan kasus dwelling time (bongkar muat).

Saat penggeledahan di Pelindo II terjadi, Menteri Bappenas Sofyan Djalil menelepon RJ Lino. Oleh Lino, volume telepon genggamnya dikeraskan sehingga terdengar oleh para wartawan.

Berikut sebagian cuplikan percakapan telepon antara Sofyan Djalil dengan RJ Lino yang mengancam akan mengundurkan diri jika kasus yang terkait dengan dirinya tidak dijelaskan oleh presiden.

Sofyan: Ditelepon Pak Tito? Pak Kapolda? (Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian-red).

RJ Lino: Enggak, tadi saya telepon Pak Luhut. Bukan Kapolda, Pak. Tadi dari Bareskrim Polri yang ke sini. Pak Sofyan ya, kalau Presiden tidak bisa clear hari ini, besok berhentilah.

Susah negeri ini seperti ini. Kita kayak dihukum media. Begitu datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat seperti kriminal. Come on Pak. I’m make this company so rich. Kok malah saya dihukum begini. Enggak fair Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya seperti ini, saya berhenti.

Sofyan: Ibu Rini Sumarno (Menteri BUMN) gimana?

RJ Lino: Ibu Rini sudah telepon Kapolri. Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, Pak, kalau caranya begini saya berhenti saja besok. Saya sama sekali disappointed. Saya sama sekali disappointed.

Sofyan: Dasarnya apa?

RJ Lino: Dasarnya katanya ada korupsi sama money laundering. Come on. Jadi Pak Sofyan tolong kasih tahu Presiden, kalau tidak clearkan hari ini, saya berhenti besok. Saya tidak mau kerja seperti ini. Negeri ini tidak bisa seperti ini. [CNN/L-8]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed