SHARE

Jakarta-Journal Reportase,- Guna mengembalikan tingkat kepercayaan Kepolisian, khususnya kinerja di bidang reserse diminta untuk berbenah. Karena itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginginkan publik lebih percaya pada institusi Polri di tahun-tahun berikutnya. Tito mengklaim, saat ini kepercayaan publik pada Polri menurutnya cukup tinggi
Pasalnya, terang Tito reserse Polri menerima paling banyak komplain dari masyarakat Indonesia. Disusul kemudian dengan bidang lalu lintas dan bidang sumber daya manusia. “Bidang reserse paling banyak komplain tertinggi. Jadi harus berbenah dan mengevaluasi sebab kinerjanya dianggap tak memuaskan,” ujar Jenderal bintang empat dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).
Ia yakin dan percaya, apabila jajarannya berbenah dengan baik, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Sebaliknya, bila tetap tidak baik, tentu akan semakin menggerus kepercayaan publik.
Bidang lain pun demikian, meski bidang lalu lintas dan sumber daya manusia juga mendapatkan komplain, Tito melihat ada perbaikan dalam dua bidang itu.”SDM sudah banyak perbaikan. Lalin juga ada perbaikan,” ungkapnya.
Menurut Tito pembenahan kinerja yang baik, perlunya mendapatkan kepercayaan publik agar institusi Polri tetap eksis. Alasan lainnya, jelas dia, tak lepas dari pengawalan Polri kepada agenda atau event-event penting ke depan, yang tentu memerlukan kepercayaan dari masyarakat untuk saling bersinergi.
Tito mengatakan, dari hasil penelitian sejumlah lembaga, termasuk survei independen beberapa lembaga survei, tingkat kepercayaan publik pada polri meningkat. Hal ini ditunjukkan posisi Polri yang menurutnya kerap berada di posisi lima besar. Tito menyebut, kepercayaan publik pada saat ini sudah mencapai menjadi 70 persen.
“Dengan konsep promoter yang saya lakukan penilaian lembaga survei sampai akhir 2017 yang relatif menemukan tingkat kepercayaan publik kepada Polri meningkat dan stabil. Ini menunjukan kebijakan umum yang kami kerjakan sudah on the track,” kata Tito.
Dengan konsep promoter ini, Polri pun bertekad untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki budaya polri dan manajemen media. Untuk perbaikan kinerja, Tito menguutamakan layanan publik kepada masyarakat. Ia juga bertekad meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum. “Karena paling banyak komplain di bidang hukum penanganan kasus,” ujarnya.
Tito juga berharap Polri mampu menunjukkan kinerja dalam menjaga Kamtibmas, terutama dalam menekan konflik sosial dan konflik massa. Tidak lupa, terorisme dan narkoba juga jadi perhatian Polri. Tito berharap dengan perbaikan yang dilakukan akan meningkatkan kepercayaan publik di tahun berikutnya.
“Kita ingin tahun ini (2018) bisa tembus di atas angka 80 persen publik percaya pada polisi. Kalau bisa 2019 bisa lebih baik meskipun ditengah tantangan saya tahu tantangan polri pada posisi daging yang berada ditengah konflik sosiaal politik (Pilkada dan Pemilu),” kata Tito.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan, kepercayaan publik sangat penting bagi lembaga manapun. Justru ironisnya problem selama ini ketidakpercayaan
publik banyak ada pada lembaga, termasuk Polri. Apa yang dilakukan Kapolri melalui promoter, menurut Amzulian adalah upaya yang positif.
Terkait dengan kinerja polisi, temuan Ombudsman, terungkap, Polri termasuk unit pelayanan dinilai cukup bermanfaat bagi masyarakat. “Tadi sudah kami nilai baik karena itu? Polri dapat nilai kategori kepatuhan sedang periode sekarang,” kata Amzulian, Rabu (3/1).
Kendati demikian, Polri tetap diharuskan membenahi sejumlah hal. Dalam hal ini, aspek reserse dalam penanganan kasus kerap menjadi sorotan publik karena kerap terbengkalai. Oleh karena itu Polri harus berupaya meningkatkan kinerja dalam hal tersebut.
Perhatian Kapolri atas kinerja reserse, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan jajarannya akan berbenah dengan meningkatkan kinerja. Ini dilakukan terkait sorotan atas ketidakpuasan terhadap reserse.

“Salah satunya kita memperbaiki kinerja dalam kita melaksanakan kegiatan pelatihan, kemudian pelayanan cepat, transparansi, supaya masyarakat yang kita tangani paham bahwa apa yang dia kehendaki kita hanya bisa melayani seperti yang dia rasakan,” ujar Komjen Ari Dono.
Soal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap reserse, Komjen Ari Dono bicara soal pelayanan yang dilakukan sesuai aturan. Padahal penyidik menurutnya selalu bekerja berdasarkan aturan termasuk kecukupan alat bukti.
Keterkaitan dengan kinerja Polisi dalam rangka perhatian publik, Direktur Eksekutif Lembaga Pusat Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar Polri untuk menambah anggaran di unit reserse. Unit reserse dinilai sering dikeluhankan oleh masyarakat. Untuk memacu kinerja, anggaran reserse dinilai harus rasional agar Polri semakin profesional. [rif/red]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY