Dihadapkan Banyak Masalah 2000 Unit Perumahan Dibangun

Jakarta-JROL,- Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI)  Papua, Nelly Suryani atau  akrab disapa Maria  menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga kendala dihadapi REI Papua dalam membangun perumahan yang layak huni  dan menjadikan masyarakat itu  sejahtera.

Ia mengungkapkan. Kendala pertama adalah defisit daya listrik (PLN). .

Maria menuturkan,  defisit itu hampir terjadi di seluruh kota dan kabupaten di Papua. Akibatnya, banyak rumah terbangun yang belum dipasangi meteran dan tidak bisa dialiri listrik. Hal itu kemudian berpengaruh pada realisasi okupansi rumah-rumah yang sudah terbangun.

Kendala kedua, menurut Maria, adalah regulasi yang tidak sesuai antara di tubuh pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat. “Pemda masih banyak yang belum mengerti Sejuta Rumah. Contohnya pusat melalui Permen PUPR nomr 25 sudah mengamanatkan pembangunan rumah subsidi ini tidak dipungut biaya pada semua perizinan, tapi nyatanya di lapangan itu masih banyak pungutan,” jelas dia.

Ketiga, lanjut Maria, adalah kendala dari lahan yang kerap diklaim sebagai tanah adat. Padahal, dia dan timnya mengaku sudah memegang sertifikat atas lahan tersebut. Ketiga masalah itu kini membuat Maria khawatir anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membangun 5.500 rumah subsidi ditarik oleh pemerintah pusat karena minim diserap.

Namun, kendati dihadapkan banyak masalah, REI Papua pada Oktober tahun 2016 telah   membangun sebanyak  2.000 unit  rumah dari total 6.500 rumah baik subsidi dan nonsubsidi yang dibangun pada tahun in. “ ditargetkan sebanyak 6.500 unit rumah. Rinciannya, 5.500 unit merupakan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 1.000 unit sisanya untuk rumah di luar subsidi,”urainya.

Kemudian Maria mengatakan, antusias masyarakat terhadap program Sejuta Rumah, menyebabkan permintaan akan unit rumah hunian yang begitu besar di semua daerah di Papua, sehingga pembangunan program sejuta rumah dilakukan secara merata sesuai permintaan masyarakat. [red-rif]