JAKARTA– JOURNALREPORTASE -Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap seorang anggota berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026).
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang ini merupakan bentuk komitmen institusi terhadap penegakan disiplin, transparansi, serta akuntabilitas profesi.
”Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP ini dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota, serta didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, sebagai Wakil Ketua. Adapun susunan anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.
Berdasarkan agenda persidangan, EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan masa tugas EHS saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam keterangannya, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memegang teguh prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang pangkat ataupun jabatan.
”Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Pihaknya juga memastikan tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa atau impunitas dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses persidangan dijalankan secara profesional, proporsional, objektif, dan akuntabel.
”Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Guna menjamin keadilan dan transparansi, sidang turut menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela, serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau langsung jalannya proses persidangan.
Hingga berita ini diturunkan, rangkaian sidang KKEP masih terus berlangsung. Polri berjanji akan segera menyampaikan perkembangan serta hasil resmi persidangan kepada publik melalui rekan-rekan media setelah seluruh proses selesai dilaksanakan.
”Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.
