Journal Reportase
Daerah

PP PMKRI Desak Polda NTT Tangkap Bupati Kupang atas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi

JAKARTA – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede. Desakan itu disampaikan dalam rilis resmi PP PMKRI di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Korban dalam kasus ini adalah perempuan berinisial RWM, 21 tahun, mahasiswi Universitas Citra Bangsa (UCB). Laporan polisi atas kasus tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026 di Polda NTT.

Dalam rilisnya, PP PMKRI menyebut kasus ini bermula dari tawaran pekerjaan. Perantara berinisial EK diduga menghubungkan korban dengan Bupati Kupang.

Korban disebut mendatangi Rumah Dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang, pada Rabu malam, 11 November 2026. Di lokasi itu, menurut versi PMKRI, korban mengalami kekerasan seksual secara paksa.

PMKRI mengklaim kekerasan itu terjadi dua kali. Pertama sekitar pukul 20.00 WITA pada 11 November, dan kedua sekitar pukul 00.00 WITA pada Kamis dini hari, 12 November 2026. Di tengah kejadian itu, korban disebut sempat menghubungi saksi berinisial STM (20) untuk meminta pertolongan.

Rilis tersebut juga menyebut dugaan pemberian uang Rp 3 juta yang dimasukkan ke dalam tas korban setelah kejadian. Uang itu, menurut PMKRI, kemudian diambil pihak lain. Korban juga diduga mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut.

Pada Kamis, 12 November 2026, korban didampingi ibu kandungnya melapor ke Polda NTT.

PP PMKRI menilai penanganan kasus berjalan lamban. Organisasi itu menyebut ada ketakutan di tingkat lokal karena pelaku masih menjabat sebagai bupati.

“Kami mendesak Kapolda NTT agar bekerja secara profesional, independen, dan transparan,” demikian bunyi rilis PP PMKRI.

PP PMKRI menyampaikan empat tuntutan. Pertama, Polda NTT diminta segera memanggil, menetapkan tersangka, dan menahan Bupati Kupang beserta pihak lain yang diduga membantu atau memfasilitasi, termasuk perantara EK.

Kedua, negara diminta memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban RWM dan saksi STM dari ancaman, intimidasi, maupun upaya suap.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri diminta menonaktifkan Bupati Kupang dari jabatannya agar tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, birokrasi, dan anggaran untuk mengaburkan proses hukum.

Keempat, PP PMKRI menginstruksikan seluruh cabangnya di NTT mengawal kasus ini dan menggelar aksi solidaritas.

PMKRI menyatakan akan terus mengawal kasus ini. “Keadilan untuk RWM adalah harga mati,” tulis PP PMKRI dalam rilisnya.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Bupati Kupang Yosef Lede maupun Polda NTT mengenai tudingan dalam rilis tersebut.

Related posts

Pansus TRAP Hentikan Sementara Tambang Kampial, Legalitas dan Dasar Pengelolaan Dipertanyakan

redaksi JournalReportase

Kapolres Metro Bekasi Kunjungi PT Astemo Bekasi Manufacturing, Tekankan Budaya Tertib Berlalu Lintas

redaksi JournalReportase

5.000 Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jatim Bersatu Gelar Konsolidasi Akbar: Tolak Perpecahan, Hoaks, dan Narkoba

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»