JAKARTA – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menggelar diskusi publik bertema “Refleksi Sumpah Pemuda: Gotong Royong Mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” di Aula Margasiswa 1, Sekretariat PP PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Diskusi yang dihadiri puluhan peserta itu menghadirkan lintas organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Hadir sebagai narasumber aktivis perempuan Salsabila Syaira, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, serta akademisi dan pengamat kebijakan publik Muhamad Syukur Mandar. Diskusi dimoderatori Presidium Germas PP PMKRI Rikardus Redja.
Ketua Presidium PP PMKRI Christian A.D. Rettob mengatakan diskusi ini digelar sebagai momentum refleksi Sumpah Pemuda yang melekat dengan semangat kepemudaan.
“Kita semua punya keprihatinan sama terhadap situasi bangsa ini sehingga kita kawal penyelenggaraan negara sesuai cita-cita bersama. Kita sebagai mitra strategis terus mengontrol pemerintahan Prabowo-Gibran supaya berjalan baik,” ujar Christian.
Aktivis perempuan Salsabila Syaira menyoroti aksi di Bundaran HI sebagai bentuk persatuan lintas identitas yang konstitusional. Ia menyebut tema kedaulatan menjadi ujian bagi elemen mahasiswa untuk melepas ego identitas demi kepentingan bangsa.
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo Priyono mengaku terus mengikuti perkembangan gerakan mahasiswa. Ia memaparkan fakta masih adanya 2,3 juta warga miskin ekstrem dengan pengeluaran Rp 400 ribu per kapita per bulan dan 74 persen orang miskin berpendidikan SD ke bawah.
“Presiden Prabowo sedang melakukan revolusi dari Istana dan berupaya mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui berbagai program strategis, termasuk Sekolah Rakyat untuk penanganan kemiskinan. Sistem kapitalisme yang selama ini mengakar sedang didekonstruksi,” kata Agus Jabo.
Akademisi Muhamad Syukur Mandar menegaskan semangat Sumpah Pemuda hari ini dimaknai sebagai perjuangan melawan penjajahan gaya baru. Menurutnya, esensi kemerdekaan bukan diukur dari simbol seremonial, melainkan dari terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai UUD 1945.
“Presiden harus keluar dari Istana untuk memimpin revolusi karena memiliki kewenangan. Namun apabila Presiden tidak mau memimpin revolusi maka rakyat yang akan memimpin revolusi tersebut,” ujarnya.
Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian para Ketua Umum OKP Cipayung Plus.
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny meminta agar langkah konkret pemerintah jangan hanya menjadi komoditas politik dan meminta kepolisian membuka secara transparan temuan perusahaan yang terindikasi membakar hutan.
Ketua Umum PP GMKI Prima Subakti menegaskan perusahaan yang membakar hutan harus ganti rugi kepada rakyat. “Mereka mengeruk SDA Indonesia dan kantornya di Singapura. Pajak juga banyak yang diselewengkan,” katanya.
Ketua Umum PP PII Kevin Prayoga juga mendesak agar korporasi yang terbukti membakar hutan ditindak tegas sesuai hukum.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI M. Risyad Fahlefi menyoroti demokrasi yang dinilainya masih liberal dan tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta adanya penumpang gelap yang berkaitan dengan kapitalisme.
Ketua Umum PP KAMMI Muhamad Amri Akbar mempertanyakan keberlanjutan agenda swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti transformasi biodiesel. Ia mendorong agar agenda tersebut dilembagakan dalam kebijakan negara jangka panjang, bukan hanya program sesaat.
“Setelah 81 tahun kemerdekaan masih ada warga kita yang kalau tidak diberikan makanan oleh tetangga tidak bisa makan. Kalau agenda ini hanya bersifat program, setelah ganti rezim bagaimana?” ujar Amri.
Dari perspektif perempuan, Sekjen PP HIKMAHBUDHI Mirayadi Anto Putra menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT yang masih tinggi, serta pentingnya penanganan stunting secara serius.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Ardi Adnyana menegaskan Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman, serta menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
